Hanya Gara-Gara Harga BBM naik : Pemakzulan Dapatkah Dilakukan?

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Jokowi akui kebijakan itu merupakan kebijakan yang berat sebagai sebuah bangsa.Kenaikan harga BBM yakni premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500. Dan Solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500.

"Dari waktu ke waktu kita sebagai sebuah bangsa kerap dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit, meski demikian kita harus memilih dan ambil keputusan," kata Presiden di Istana Negara, Senin (17/11/2014).

Jokowi juga menerangkan, bahwa jajarannya telah mendalami rencana kebijakan untuk mengalihkan subsidi BBM dari konsumtif menjadi produktif. Ia bahkan menerangkan kebijakan itu sudah dibahas di rapat terbatas di Istana hingga tingkatan teknis di kementerian.

Diingatkan Jokowi, negara membutuhkan anggaran untuk membiayai infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. DiterangkanJokowi, anggaran ini tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM.

Adapun, lanjut Jokowi, sebagai konsekuseni dari pengalihan itu, dirinya menetapkan harga BBM baru.

Sudah diperkirakan sebelumnya, bahwa kebijakan pengurangan subsidi BBM bakal menuai protes oleh banyak kompenen masyarakat. Ternyata benar mahasiswa dibeberapa perguruan tinggi melakukan demo keras, dengan melakukan bakar2-an ban, samapai dengan melemparkan bom molotov kearah aparat keamanan yang sedang bertugas.

Kalangan politisi di parlemen banyak yang merencanakan  untuk mengajukan hak bertanya bahkan  interpelasi kepada Presiden. Bahkan, ada yang merencanakan pemakzulan Presiden. Sehingga, jika ini bisa dilakukan, maka ada kemungkinan pemerintahan Jokowi bakal dijatuhkan?

Berbeda dengan pandangan banyak kalangan politisi parlemen itu, pakar hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi tidak akan berdampak pada pemakzulan Presiden Joko Widodo. Kenaikan BBM tersebut hanya akan menyebabkan syok terapi yang kemungkinan berlangsung hingga akhir tahun ini. "Tidak lama, kok. Saya kira dampak bisa segera diredam. Kepercayaan masyarakat pun tetap akan tinggi kepada pemerintah yang sekarang," katanya dihadapan Tempo, Selasa, 18 November 2014.

Menurut Refly, ada beberapa hal yang akan mengakibatkan pemakzulan pemerintah. Di antaranya, melakukan tindak pidana korupsi dan pidana lainnya, pengkhianatan kepada negara, menjadi warga negara asing atas kemauan sendiri, serta tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakilnya  Refly berujar, kebijakan pemerintah bisa saja keliru, tapi bukan berarti menjadi kesalahan yang utama dan fatal.

Seharusnya, tutur dia, Dewan Perwakilan Rakyat dapat menggunakan hak-haknya untuk mengkritisi kebijakan tersebut. Namun, dalam hal ini, Refly menyarankan DPR tidak perlu menggunakan hak interpelasi. "Cukup hak bertanya saja, kenapa dan bagaimana soal BBM naik. Mereka pun harus meyakinkan kelancaran program selanjutnya," ujarnya.

Pendapat serupa juga  disampaikan oleh pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro. Menurut dia, DPR tak bisa memakzulkan presiden dengan menggunakan hak interpelasi. Menurut dia, jika tidak berbuat makar dan menyimpang dari konstitusi, presiden tak akan bisa dimakzulkan. "Tak ada alasan untuk impeachment, apalagi dengan sistem presidensial," kata Siti dimuat di beberapa media.

Hak interpelasi, ujar dia, bisa digunakan DPR kapan saja ketika merasa ada kebijakan pemerintah yang tidak jelas. Pemerintah juga mempunyai hak jawab untuk menjelaskan poin-poin yang ditanyakan DPR. "Kalau diterima, ya, kalau tidak diterima tidak masalah," tuturnya.

Soal kenaikan harga BBM, Siti mengatakan pemerintah tinggal menjelaskan alasan menaikkan harga BBM. Selain itu, bisa juga dijelaskan alokasi dana subsidi akan digunakan untuk apa saja. "Dijelaskan saja dengan data dan rincian yang terukur," ujarnya. Menurut dia, seorang kepala negara harus mampu mengelola kekuatan di dalam dan luar koalisinya, supaya kebijakannya dapat berjalan baik.

Nah, jika demikian bertolak dari berbagai reaksi baik positif maupun negatif, dampak kenaikan harga BBM, bisa dipandang dari sisi positif dan dampak dari sisi negatifnya.

Dampak positifnya ternyata sangat besar dimana,sudah menjadi tradisi pemerintah bahwa alasan yang paling kuat dalam kenaikan harga BBM secara nasional adalah Beban Subsidi Pemerintah. Sehingga untuk menyelamatkan Subsidi BBM yang dipandang banyak salah sasaran dan dialokasikan pada pembangunan yang lain maka kenaikan harga BBM adalah salah satu solusi. Artinya beban subsidi yang besar itu bisa dialihkan ke sektor yang lain.

Indonesia sebagai negara yang berpenduduk terbanyak ke-3 di dunia menjadi sasaran pemasaran yang tepat dan sehingga Pertamina dapat meraih keuntungan yang maksimal dalam upaya pembangunan Pertamina dan negara. Jadi menjual di dalam negeripun sudah dapat untung.

Posisi harga minyak dunia saat ini berada pada level rendah yang dalam pandangan ekonomi merupakan waktu yang paling tepat untuk mengambil langkah buy/bid/beli dengan asumsi kebutuhan BBM secara global akan tetap tinggi sehingga pada dasarnya harga akan tetap naik, dengan demikian negara akan sangat diuntungkan, hal ini didukung karena pemimpin Indonesia saat ini berlatar belakang pengusaha. Jadi ada juga perhitungan untung dan rugi secara finansial.Perlu juga diketahui, bahwa turunnya harga minyak dunia belum menyentuh angka dibawah harga yang sekarang, tapi masih jauh dari harga yang diberlakukan sebelum kenaikan sekarang ini. Sehingga, pengalihan subsidi sebesar Rp. 2000 per liter, akan memberi kesempatan ratusan triluanan rupiah dalam setahunnya, sehingga akan memberi kesempatan kepada pemerintah untuk membangun infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, yang selama ini boleh dikatakan jalan ditempat, akibat terlampau besar dana dibakar dalam pemakaian BBM yang salah arah.

Naik sedikit tetapi bertahap lebih baik daripada naik sekaligus”. Setidaknya pemerintah telah mengantisipasi terhadap tingginya kebutuhan BBM di Indonesia sehingga dengan kenaikan harga BBM akan dapat diharapkan muncul upaya untuk mencari sumber energi yang lain. Indonesia memiliki sumber energi alternatif, yang belum dimanfaatkan secara optimal dalam rangka penghematan.

Dampak positif yang lain adalah membangun kesadaran masyarakat untuk menghemat penggunaan BBM. Upaya menghemat penggunaan BBM baik secara individu maupun secara kolektif, dapat dinilai sebagai salah satu upaya revolusi mental. Jadi BBM hanya dipakai seperlunya. Tidak dihambur-hamburkan.

Demikianlah antara lain berbagai dampak positif  dari kenaikan harga BBM, demikian juga dengan sedikit dampak negatifnya yaitu akan membuat sedikit syok terapi, karena penurunan daya beli dan kenaikan harga-harga umum.

Akhirnya, kita tunggu saja tekanan politik yang akan diterima pemerintah dan akan menjadi hal yang sangat menarik pula jika secara bijaksana kita tunggu pengalihan dana subsidi untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan nanti. Semoga, semuanya akan mendorong Indonesia menjadi semakin hebat, rakyat semakin sejahtera, aman tenteram kertaraharja.

Semoga,............!

Kabinet Inspiratif VS Parlemen Gaduh

Gaduh dan ribut di parlemen kita telah terjadi.
Pimpinan DPR disomasi tidak percaya oleh Koalisi Indonesia Hebat. Namapaknya cerita panjang dari perubahan UU MD3 secara terburu buru karena kepentingan Politik Juli kemaren oleh Koalisi Merah Putih, kini memasuki babak baru lagi di parlemen.

Setelah terjadi kegaduhan dalam pemilihan Ketua DPR, lanjut ke soal pemilihan Ketua MPR, kini kegaduhan pada pemilihan perlengkapan Dewan yaitu pemilihan Ketua Komisi kembali mewarnai parlemen kita.

UU MD3, sempat di uji Materi di MK, tapi hasilnya MK menolak gugatan JR.
Nampaknya MK pada saat memutuskan menolak gugatan JR kemaren itu tidak menyangka jadi seperti sekarang ini kejadiannya di Parlemen.

Koalisi Indonesia Hebat ( KIH ) malah sudah mulai mengusulkan pada Presiden untuk mengeluarkan Perppu. Kalau begini, kemungkinan  bakalan tambah gaduh dan ribut ini .....?

Dahulu, dari Koalisi Merah Putih ( KMP) sempat mengatakan  kembali ke sila 4 di Panca Sila yakni Musawarah Mufakat, tetapi malah sekarang kelihatan tak mau mufakat, sehingga keputusan selalu dikehendaki melalui votting, sehingga sangat jelas voting akan dimenangkan oleh KMP.

Rakyat mungkin akan dapat mencatat tak  layak lirik partai partai yang tergabung di KMP di 2019.

Partai-partai yang tergabung di KMP yaitu :  Gerindra, Golkar,PKS, Demokrat, PAN bisa-bisa akan
dijauhi oleh rakyat, baik  partai partai dan orang orangnya.

Berbeda dengan di parlemen, kontroversi terjadi juga di dalam susunan Kabinet Kerja Jokowi-Yusuf Kalla.
Seorang menteri, dipilih dengan kapasitas hanya berijazah SMP, berpenampilan eksentrik, bertatto dan perokok berat pula tampaknya.

Beliau adalah Ibu Menteri Perikanan dan Kelautan kita yang bernama Susi Pudjiastuti.
Banyak yang mempersoalkan rendahnya ijazah yang dipegang oleh beliau. Banyak juga yang mempersoalkan penampilan beliau yang berttato serta perokok.

Tetapi, dibalik semua tentang urusan privat beliau, beliau adalah orang yang patut menjadi contoh seorang yang memiliki integritas dalam upaya menjadi seorang yang memiliki jiwa dan mental super power. Karena, dibalik keberadaan pribadi beliau, ada sesuatu yang sangat menginspirasi kita dan dapat dijadikan pelajaran yaitu tentang bagaimana beliau dapat berhasil menjadi besar dari awal yang kecil.

Yang isitimewa,  Susi hanya memiliki ijazah SMP. Setamat SMP ia sempat melanjutkan pendidikan ke SMA. Namun, di kelas II SMAN Yogyakarta dia berhenti sekolah karena dikeluarkan dari sekolah lantaran keaktifannya dalam gerakan Golput.

Setelah tidak lagi bersekolah, dengan modal Rp750 ribu hasil menjual perhiasan, pada 1983 Susi mengawali profesi sebagai pengepul ikan di Pangandaran. Bisnisnya terus berkembang, dan pada 1996 Susi mendirikan pabrik pengolahan ikan PT ASI Pudjiastuti Marine Product dengan produk unggulan berupa lobster dengan merek "Susi Brand".

Ketika bisnis pengolahan ikannya meluas dengan pasar hingga ke Asia dan Amerika, Susi memerlukan sarana transportasi udara yang dapat dengan cepat mengangkut lobster, ikan, dan hasil laut lain kepada pembeli dalam keadaan masih segar.

Didukung suaminya, Christian von Strombeck, seorang Jerman yang lama bekerja sebagai mekanik pesawat dan pilot di Indonesia, pada 2004 Susi memutuskan membeli sebuah Cessna Caravan seharga Rp20 Miliar menggunakan pinjaman bank.

Melalui PT. ASI Pudjiastuti Aviation yang ia dirikan kemudian, satu-satunya pesawat yang ia miliki itu ia gunakan untuk mengangkut lobster dan ikan segar tangkapan nelayan di berbagai pantai di Indonesia ke pasar Jakarta dan Jepang.

Kini usahanya telah berkembang lebih besar lagi dengan mengusahakan tidak kurang dari 50 buah pesawat.

Nah, kalau di legislatif rakyat mendapat suguhan tentang kegaduhan yang mengancam kericuhan dunia politik, yang ujung-ujungnya dapat mengganggu jalannya pemerintahan, maka kita masih dapat bersyukur karena Presiden Jokowi memberikan pelajaran yang berharga kepada kita lewat jargon Revolusi mental dengan menunjuk seorang menteri yang sangat inpiratif yaitu Ibu Susi Pudjiastuti.

Pada perayaan sumpah Pemuda, Ibu Susi menulis surat untuk seluruh pemuda Bangsa ini sebagai berikut:

Pemuda pemimpin masa depan
Inilah sepenggal kisah dari saya;
Saya mengenal dunia usaha sejak remaja. Tepatnya sejak saya memutuskan untuk meninggalkan bangku sekolah tahun 1982. Waktu itu saya baru kelas 2 SMA.
Saya sadar dengan hanya berbekal ijazah SMP, tak akan ada satupun perusahaan yang mau mempekerjakan saya. Kalaupun ada hanya sebatas sebagai cleaning service.
Tapi pada saat itu saya yakin bahwa putus sekolah bukanlah akhir dari segalanya. Meskipun mungkin keputusan itu salah; saya tidak pernah menyesalinya.
Yang saya sangat tahu waktu itu adalah "School was just not my thing". Saya selalu punya keyakinan kalau kita mau berbuat sesuatu pasti akan ada jalan, saya selalu percaya bahwa manusia diberi pilihan untuk menciptakan jalan hidup yang dipilihnya.
Saya ciptakan sebuah usaha, pekerjaan yang yakin akan menghasilkan uang, di mana akhirnya saya tidak harus bergantung dengan orang lain.
Saya tidak suka ketergantungan, karena ketergantungan akan mengurangi kemandirian. Tanpa kemandirian kita akan selalu dalam keterbatasan dalam menciptakan atau mengerjakan sesuatu, sehingga akhirnya hasilnya tidak sesuai dengan yang kita rencanakan.
Kehidupan nelayan di Pangandaran dan pesisir Pantai Selatan Jawa, begitu keras dan penuh resiko, dinihari melaut siang/sore baru pulang, setiap hari tidak peduli ombak atau cuaca untuk sebuah keyakinan.
Ini banyak memberikan kepada saya keyakinan & lebih mengerti makna hidup adalah sebuah keyakinan.
Masa-masa itu untuk bertahan hidup saya jualan Bed Cover, cengkeh, hingga akhirnya menjual ikan hasil tangkapan para nelayan. Pokoknya apa saja yang bisa saya kerjakan akan saya kerjakan.
Ketika pada akhirnya saya fokus di bisnis hasil tangkapan Lobster nelayan, peluang besar itu akhirnya datang. Tantangannya adalah saya harus membawa Lobster hidup dari Pangadaran ke Jakarta untuk diekspor ke luar negeri.
Perjalanan yang jauh, berjam-jam membuat angka kematian sangat tinggi. Hal ini membuat saya bertekad menerbangkan lobster-lobster hidup tadi dengan pesawat kecil ke Jakarta.
Para pemimpin masa depan, dalam hidup ini kita juga harus berani mengambil resiko.
Ini terjadi ketika saya kembali nekat memutuskan mendaratkan pesawat kecil saya di Meulaboh dan Pulau Simeuleu, setelah tsunami menggerus pesisir timur propinsi NAD.
Semua orang tergerak untuk membantu, termasuk saya. Tanpa izin terbang bahkan ijin operasi, tanpa kepastian bisa mendarat atau tidak, saya akhirnya bisa meyakinkan semua pihak, Meulaboh bisa ditembus lewat udara.
Dan sejak hari itu bantuan mengalir ke sana. Ini bukanlah kisah heroik saya.
Namun, ada perasaan "Hangat" (saya merasakan "good feeling" yang luar biasa!) menyusup ke dalam hati kita, ketika kita mampu berbuat sesuatu untuk orang lain karena kita bisa & memutuskan untuk melakukannya.
Keyakinan, keberanian seperti inilah yang membuat saya bertahan dan menjadi seperti sekarang ini; membawa pesawat-pesawat kecil saya menembus pedalaman, pelosok Indonesia.
Pemimpin masa depan, saya tahu tidaklah mudah memulai sebuah usaha di negeri kita tercinta ini.
Begitu banyak barikade yang harus kita hadapi, dari regulasi yang tidak fleksibel, paper work exercise yang berlapis yang mencekik kita, bahkan setelah kita menjadi sebesar sekarang.
Tapi itulah tantangan kita, untuk membuat lingkungan usaha lebih kondusif bagi semua pihak, untuk menciptakan lapangan kerja dan kesempatan untuk lebih banyak anak bangsa.
Yang saya lakukan hanyalah sebagian dari tujuan kita untuk menjadi bagian Indonesia. Memudahkan, mendekatkan anak-anak bangsa dengan ibu kota, atau kabupaten dengan propinsi.
Mengubah hari perjalanan menjadi hanya satu jam atau dua jam saja. Ikut berpartisipasi menjaga NKRI.
Pesan saya untuk para pemimpin masa depan: mulailah ubah pola pikir kita, untuk selalu mau bekerja keras jangan berleha-leha.
Sangatlah tidak pantas di negeri yang kaya raya; kita menjadi miskin. Seperti tikus mati di lumbung padi. Sumber daya apa yang kita tidak punyai di negeri ini?
Saya tahu saya orang yang tidak mau diatur, diperintah atau disuruh untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hati nurani, tapi itulah yang membuat saya menjadi manusia dengan pikiran merdeka.
Pemimpin masa depan, yakinlah keberhasilan kita untuk masa depan bangsa kita hanya kita dapatkan dengan jiwa & pikiran yang merdeka & mandiri.
Selamat berjuang.
Salam hangat,
Susi Pudjiastuti.

Euphoria Pelantikan Jokowi-JK Presiden-Wakil Presiden RI 2014-1019

Ungkapan kegembiraan rakyat Indonesia menyambut Pelantikan Presiden/Wakil Presiden RI yang ke 7 Jokowi/Yusuf  Kalla untuk periode masa jabatan 2014-2019, terlihat dari menyemutnya warga secara spontan dari depan Gedung DPR/MPR sampai ke lapangan Tugu Monas. Lebih kurang 200 ribu rakyat yang hadir dalam acara yang bertajuk Syukuran Rakyat Salam Tiga Jari' di kawasan Monumen Nasional atau Monas di seberang Istana Merdeka, Jakarta Pusat .
Semuanya menunjukkan luapan kegembiraannya. Mereka bergembira, karena akhirnya isue yang selama ini beredar bahwa pelantikan Jokowi-JK bakalan dijegal tidak terbukti. Semuanya cair, dalam kegembiraan tanpa sekat-sekat dan kelompok2. Hanya ada satu yaitu Bangsa Indonesia.

Setelah sumpah diucapkan, Jokowi membacakan pidato pertamanya sebagai presiden. Satu per satu nama disebutkan dalam kalimat pengantar pidatonya. Termasuk pasangan mantan rivalnya, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

"Rekan dan sahabat saya, Pak Prabowo," sapa Jokowi dalam pidatonya di hari pelantikan sebagai presiden di gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (20/10/2014).

Mendengar namanya disebut Jokowi, Prabowo lantas berdiri. Mantan Danjen Kopassus itu kemudian memberikan hormat militernya pada sang presiden.

Riuh tepuk tangan pun bergema di seisi ruangan kala melihat pemandangan itu. Prabowo lantas duduk setelah memberikan hormat. Kemudian Jokowi melanjutkan kalimatnya. Dia pun menyapa mantan cawapres Prabowo, Hatta Rajasa. "Dan Hatta Rajasa," ucap dia.

Hatta pun beranjak dari kursinya dan berdiri sejenak. Ketua Umum PAN itu kemudian membungkuk memberikan hormatnya lantas. Lagi-lagi tepuk tangan membahana. Hatta lantas kemudian duduk kembali.

Perseteruan sengit yang sempat terjadi sejak kampanye Pilpres yang lalu sampai dengan pengumuman hasil Pilpres yang diwarnai protes ke Makamah Agung seketika cair. Bahkan, kekhawatiran bahwa kelompok Prabowo akan bewrusaha menunda pelantikan Presiden, yang diperkirakan bisa berujung Dekrit Presiden SBY mengingat akan terjadi kekosongan jabatan Presiden akibat penundaan yang disengaja, sama sekali tidak terbukti. Seketika, yang muncul adalah keceriaan, kesejukan suasana menyambut pelantikan Presiden/Wakil Presiden yang menggambarkan euporia kebahagian bagi semua rakyat Indonesia.

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato di hadapan para anggota MPR dan undangan usai mengucapkan sumpah jabatan. Pidato singkat itu berisi janji Jokowi untuk memimpin bangsa Indonesia selama lima tahun ke depan.

Jokowi juga mengajak semua pihak untuk bekerja keras mewujudkan cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Berikut isi pidato lengkap Presiden Joko Widodo yang dibacakan usai pengucapan sumpah, Senin (20/10):


'DI BAWAH KEHENDAK RAKYAT DAN KONSTITUSI'

JAKARTA, 20 OKTOBER 2014

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya

Yang saya hormati, para Pimpinan dan seluruh anggota MPR,
Yang saya hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia,
Yang saya hormati, Bapak Prof Dr. BJ Habibie, Presiden Republik Indonesia ke 3, Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia ke-5, Bapak Try Sutrisno, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Hamzah Haz, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9,
Yang saya hormati, Bapak Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Prof Dr Boediono, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11,
Yang saya hormati, para pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara,
Yang saya hormati dan saya muliakan, kepala negara dan pemerintahan serta utusan khusus dari negara-negara sahabat,
Para tamu, undangan yang saya hormati,
Saudara-saudara sebangsa, setanah air,
Hadirin yang saya muliakan,

Baru saja kami mengucapkan sumpah, sumpah itu memiliki makna spiritual yang dalam, yang menegaskan komitmen untuk bekerja keras mencapai kehendak kita bersama sebagai bangsa yang besar.

Kini saatnya, kita menyatukan hati dan tangan. Kini saatnya, bersama-sama melanjutkan ujian sejarah berikutnya yang maha berat, yakni mencapai dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Saya yakin tugas sejarah yang berat itu akan bisa kita pikul bersama dengan persatuan, gotong royong dan kerja keras. Persatuan dan gotong royong adalah syarat bagi kita untuk menjadi bangsa besar. Kita tidak akan pernah besar jika terjebak dalam keterbelahan dan keterpecahan. Dan, kita tidak pernah betul-betul merdeka tanpa kerja keras.

Pemerintahan yang saya pimpin akan bekerja untuk memastikan setiap rakyat di seluruh pelosok tanah air, merasakan kehadiran pelayanan pemerintahan. Saya juga mengajak seluruh lembaga Negara untuk bekerja dengan semangat yang sama dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Saya yakin, Negara ini akan semakin kuat dan berwibawa jika semua lembaga negara bekerja memanggul mandat yang telah diberikan oleh Konstitusi.

Kepada para nelayan, buruh, petani, pedagang bakso, pedagang asongan, sopir, akademisi, guru, TNI, POLRI, pengusaha dan kalangan profesional, saya menyerukan untuk bekerja keras, bahu membahu, bergotong royong. Inilah, momen sejarah bagi kita semua untuk bergerak bersama untuk bekerjabekerja dan bekerja

Hadirin yang Mulia,

Kita juga ingin hadir di antara bangsa-bangsa dengan kehormatan, dengan martabat, dengan harga diri. Kita ingin menjadi bangsa yang bisa menyusun peradabannya sendiri. Bangsa besar yang kreatif yang bisa ikut menyumbangkan keluhuran bagi peradaban global.

Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk.

Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jalesveva Jayamahe, di Laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana.

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

Kerja besar membangun bangsa tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden ataupun jajaran Pemerintahan yang saya pimpin, tetapi membutuhkan topangan kekuatan kolektif yang merupakan kesatuan seluruh bangsa.

Lima tahun ke depan menjadi momentum pertaruhan kita sebagai bangsa merdeka. Oleh sebab itu, kerja, kerja, dan kerja adalah yang utama. Saya yakin, dengan kerja keras dan gotong royong, kita akan akan mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

Atas nama rakyat dan pemerintah Indonesia, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia kepala negara dan pemerintahan serta utusan khusus dari negara-negara sahabat.

Saya ingin menegaskan, di bawah pemerintahan saya, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, sebagai negara kepulauan, dan sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, akan terus menjalankan politik luar negeri bebas-aktif, yang diabdikan untuk kepentingan nasional, dan ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pada kesempatan yang bersejarah ini, perkenankan saya, atas nama pribadi, atas nama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dan atas nama bangsa Indonesia menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Prof. Dr. Boediono yang telah memimpin penyelenggaraan pemerintahan selama lima tahun terakhir.

Hadirin yang saya muliakan,

Mengakhiri pidato ini, saya mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk mengingat satu hal yang pernah disampaikan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia, Bung Karno, bahwa untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai, kita harus memiliki jiwa cakrawarti samudera; jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang dan hempasan ombak yang menggulung.

Sebagai nakhoda yang dipercaya oleh rakyat, saya mengajak semua warga bangsa untuk naik ke atas kapal Republik Indonesia dan berlayar bersama menuju Indonesia Raya. Kita akan kembangkan layar yang kuat. Kita akan hadapi semua badai dan gelombang samudera dengan kekuatan kita sendiri. Saya akan berdiri di bawah kehendak rakyat dan Konstitusi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merestui upaya kita bersama.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Semoga Tuhan memberkati,
Om Shanti Shanti Shanti
Nammo Bhudaya

Merdeka !!!

Nah, dari kejadian yang bersejarah itu, ada beberapa point catatan untuk harapan dan antisipasi kita selanjutnya.

Pertama, mengenai kehadiran para undangan dalam pelantikan itu. Selain beberapa pejabat dan mantan pejabat dan peitinggi di republik ini, juga hadir tamu-tamu undangan dari berbagai negara sahabat, Namun, kehadiran yang sangat penting dan sangat membangun kesejukan suasana adalah kehadiran Prabowo Subianto dan  Hatta Rajasa yang merupakan pasangan rival Jokowi saat Pemilu Presiden yang lalu. Pelajaran yang kita petik dari sini adalah, betapa sengitnya perseteruan, seakan-akan tiada celah untuk persahabatan apalagi untuk poersaudaraan, menjadi cair dengan adanya statement-statement positif dan terwujud dalam perilaku positif para negarawan. Ini akan membanggakan jika suasana seperti ini dapat berlangsung terus menerus. Ini pertanda bahwa demokrasi kita sudah mulai dewasa.

Kedua,  Kini saatnya, bersama-sama melanjutkan ujian sejarah berikutnya yang maha berat, yakni mencapai dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Ajakan Presiden ini, hanya mungkin terwujud bila segenap komponen Bangsa ini dapat bahu membahu bekerja sama bergotong royong untuk mencapainya. Suasana politik yang kini terlihat cair, hendaknya dapat dipertahankan selamanya. Seia sekata untuk menuju kemajuan Bangsa. Kritis, jika ada perilaku eksekutif yang dapat menjauhkan kita dari tujuan hidup bersama.

Ketiga, Tak terkecuali semuanya ,para nelayan, buruh, petani, pedagang bakso, pedagang asongan, sopir, akademisi, guru, TNI, POLRI, pengusaha dan kalangan profesional,diserukan  untuk bekerja keras, bahu membahu, bergotong royong. Inilah, momen sejarah bagi kita semua untuk bergerak bersama untuk bekerjabekerja dan bekerja.

Keempat,  tak terlihat Jokowi hanya ber-Retorika, karena kebiasaan bicara apa adanya. Inovasi penting adalah upaya melibatkan seluruh komponen Bangsa dengan sungguh2, mulai sejak hari pelantikan dan seterusnya. Jadi substansi pidato pertama Presiden Jokowi adalah keyakinan akan Indonesia hebat atas kerja sama dan gotong royong.

Kelima, antisipasi agar program dan kebijakan pemerintah dapat berjalan lancar adalah dengan partisipasi rakyat untuk mengawal pemerintahan Jokowi-JK, agar terhindar dari berbagai upaya licik, kotor dan busuk. Selamat dan Sukses Jokowi-JK!

Pertemuan Prabowo dan Jokowi:" Rakyat Senang dan Pasar Memberi Respon Positif."

Isue-isue yang beredar bahwa akan terjadi penjegalan dalam pelantikan Jokowidodo-Yusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 20 mendatang, dijawab dengan perilaku pentolan elit politik kita, yaitu Prabowo Subianto dan Jokowidodo dengan pertemuan yang sangat akrab sekaligus mendinginkan suasana.Masing-masing memberi kemontar yang sangat menyejukkan hati. Semoga ini bukan sekedar basa basi politik. Ini memang suara hati nurani para pemimpin besar Bangsa ini.

Hari ini tanggal 17 Oktober 2014, Ketum Gerindra Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) di rumah kediaman almarhum Sumitro Djojohadikoesoemo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru. Pertemuan selama 20 menit tersebut membicarakan banyak hal, termasuk Prabowo yang bakal menghadiri pelantikan Jokowi.

Jokowi dan Prabowo sama-sama update status di Facebook beberapa jam setelah melakukan pertemuan bersejarah di Jl Kertanegara 4, Jaksel. Bila Prabowo menulis panjang lebar, Jokowi lebih suka menulis pendek.

Status Jokowi diposting sekitar pukul 12.00 WIB, Jumat (17/10/2014). Jokowi menyebut Prabowo sebagai bagian dari hidupnya.

"Pak Prabowo Subianto adalah bagian dari hidup saya, bagian dari perjalanan saya. Saya akan selalu mengenangnya sebagai orang yang baik dan bersama-sama menjadikan bangsa dan negara ini lebih baik. Selamat ulang tahun Pak Prabowo," tulis Jokowi.

Jokowi menuliskan nama Prabowo Subianto dengan mengaitkannya langsung dengan akun Fanpage milik Prabowo. Dalam 3 jam, postingan Jokowi ini menuai ribuan komentar, 70.000-an tanda suka, dan sekitar 2.000 orang membagikan kembali postingan ini.

Sebagian besar menyambut postingan ini dengan positif. Beberapa di antaranya adalah komentar dari salah akun bernama Yenny Tanto Yenling, "Terima kasih Tuhan buat pertemuan yang indah antara Jokowi dan Bapak Prabowo. Semua itu karena campur tanganMu ya Tuhan, biar damai Indonesiaku. Amin."

Salah satu komentar lainnya dari akun bernama Sony Thio,"Sebaiknya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini patut dicontoh dan diteladani oleh pemangku kekuasaan yang ada di daerah. Mempunyai sifat yang rendah hati, walaupun telah dicaci maki, difitnah, dilecehkan dan seterusnya, beliau tetap menganggap lawan-lawan politiknya merupakan bagian dari perjalanan hidupnya dan bukan sebagai musuh dalam hidupnya, sungguh luar biasa."

Sedangkan Prabowo dalam FB-nya menjelaskan kepada para pendukungnya tentang pertemuannya dengan Jokowi.

"Dalam pertemuan saya dengan saudara Joko Widodo tadi saya sampaikan, bahwa saya merasakan di dalam hati sanubari Joko Widodo yang paling dalam beliau adalah seorang patriot. Beliau ingin yang terbaik untuk Indonesia. Oleh karena itu saya memilih untuk membangun silaturahmi dengan beliau, sesuai dengan ajaran-ajaran budaya nenek moyang kita," tulisnya.

Usai melakukan pertemuan dengan Jokowi, Prabowo menulis surat untuk pendukungnya. Berikut isi surat yang ditulis Prabowo dalam akun Facebook resminya:

Sahabatku sekalian,

Saya tahu banyak diantara kalian yang merasa masih tidak menerima, masih terluka, karena kita telah dikhianati oleh sistem yang tidak baik. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa kita harus menimbulkan perpecahan di bangsa kita.

Seperti sahabat ketahui, dalam berpolitik saya selalu mengutamakan keutuhan bangsa dan kejayaan Republik Indonesia. Saya paham bahwa ada negara-negara tertentu yang selalu ingin Indonesia pecah. Ada yang ingin rakyat Indonesia tetap tergantung sama mereka. Karena itulah saya ingin menjaga persatuan nasional.

Setelah saya renungkan mendalam, saya melihat di pihak PDIP dan koalisi mereka masih banyak patriot-patriot, anak-anak Indonesia yang juga cinta bangsa dan negara dan rakyat. Karena itulah saya memilih untuk terus berjuang untuk nilai-nilai yang kita pegang teguh yaitu Pancasila, UUD 1945 yang utuh dan asli, NKRI dari Sabang sampai Merauke yang kuat, yang adil, yang sejahtera, yang berdiri di atas kaki kita sendiri dan yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Saya akan terus perjuangkan nilai-nilai itu, tetapi dalam kerangka senantiasa menjaga jangan sampai terjadi perpecahan di antara sesama bangsa Indonesia. Kita harus ingat bahwa pihak yang berseberangan dengan kita dalam sebuah pertarungan politik tidak serta merta dan tidak otomatis harus menjadi musuh kita.

Dari sejak awal saya katakan bahwa pesaing kita adalah saudara kita juga. Memang ada pihak-pihak yang penuh kebencian, prasangka buruk, keserakahan, kedengkian dan jiwa yang curang. Tapi ingat dari awal saya menganjurkan kepada lingkungan saya, pendukung saya, sahabat-sahabat saya, apa yang saya tuntut dari diri saya sendiri yaitu berjiwalah sebagai seorang kesatria, sebagai seorang pendekar. Kalau ada pihak yang menebarkan kebencian, fitnah, kepada kita bukan berarti kita harus balas dengan sikap yang sama. Janganlah fitnah kita balas fitnah, janganlah kebencian kita balas kebencian. Janganlah kita bertindak sebagai individu yang berjiwa Kurawa.

Itulah sikap saya, dan karena itulah saya memilih jalan yang saya tempuh sekarang. Bukan berarti kita merendahkan nilai-nilai kita atau perjuangan kita. Semakin kita merasa benar, semakin pula kita harus rela menghormati orang lain, pihak lain. Kalau orang lain menghormati kita, kita menghormati orang tersebut. Bahkan kalaupun mereka tidak hormat pada kita, tidak ada salahnya kita menghormati terus.

Saya mohon semua pendukung-pendukung saya untuk memahami hal ini. Saya mengerti sebagian dari saudara-saudara belum bisa menerima sikap saya. Tetapi percayalah, seorang pendekar, seorang kesatria harus tegar, harus selalu memilih jalan yang baik, jalan yang benar. Menghindari kekerasan sedapat mungkin. Menjauhi permusuhan dan kebencian.

Sahabat, kita bukan pihak penakut. Sejak dari masa muda, saya pernah hidup sebagai seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia. Berkali-kali saya terlibat dalam operasi-operasi militer, dalam kontak-kontak tembak dengan musuh negara. Saya paham apa artinya kekerasan. Karena itulah saya sadar bahwa seorang pemimpin sejati, pemimpin yang bertanggung jawab selalu harus memilih jalan yang sejuk. Apalagi kalau ini adalah untuk menjaga kepentingan, keutuhan bangsa yang kita cintai.

Sahabat, kita harus tetap militan, kita harus tetap patriotik. Kita harus menyiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Kalau kita hormat bukan berarti kita menyerah. Kalau kita sopan bukan berarti kita meninggalkan perjuangan kita. Tapi kita harus selalu berusaha mencari jalan yang damai, jalan yang baik. Kita harus selalu mengutamakan persaudaraan dan persahabatan.

Kalau semua usaha kita, pada saatnya nanti tetap tidak membuahkan sebuah hasil yang sesuai dengan kepercayaan dan cita-cita kita, dan keyakinan kita akan kepentingan bangsa dan rakyat, kalau bangsa Indonesia terancam, kalau kekayaan bangsa terus dirampok oleh bangsa lain, kalau kita sudah sekuat tenaga menciptakan kesadaran nasional, sebagai patriot dan pendekar bangsa kita harus tidak ragu-ragu mengambil tindakan yang dituntut oleh keadaan.

Saya sekali lagi menganjurkan kepada sahabat saya dan pendukung saya, marilah kita terus tegar. Marilah kita memperkuat diri, marilah kita menambah barisan kita. Yakinkan lingkungan kita semuanya, bangkitkan kesadaran nasional kita. Dulu saat Bung Karno bersama para pendiri bangsa memperjuangkan kemerdekaan, mereka pun berpuluh tahun harus membangun kesadaran nasional. Sekarang pun kita harus membangun kesadaran nasional, bahwa kita saat ini sedang diancam oleh bangsa-bangsa asing yang selalu ingin Indonesia pecah, Indonesia lemah dan selalu tergantung.

Dalam pertemuan saya dengan saudara Joko Widodo tadi saya sampaikan, bahwa saya merasakan di dalam hati sanubari Joko Widodo yang paling dalam beliau adalah seorang patriot. Beliau ingin yang terbaik untuk Indonesia. Oleh karena itu saya memilih untuk membangun silaturahmi dengan beliau, sesuai dengan ajaran-ajaran budaya nenek moyang kita.

Apalagi agama Islam yang saya anut, mengajarkan saya bahwa menjalin dan memelihara silaturahmi, persahabatan dan persaudaraan jauh lebih mulia dan bermanfaat daripada meneruskan prasangka buruk, rasa curiga, apalagi terjerat dalam kebencian dan permusuhan. Ibarat api tidak bisa dipadamkan dengan api, maka kebencian dan fitnah mari kita balas dengan berbudi luhur, berjiwa kesatria. Semakin difitnah, semakin difitnah, semakin dihina, kita akan semakin tegar.

Saya minta sahabat sekalian janganlah ragu kepada pilihan-pilihan saya. Janganlah mendorong saya untuk mengambil sikap yang tidak sesuai dengan jiwa saya sebagai ksatria. Janganlah mengira saya akan surut dalam perjuangan saya.

Saya juga telah sampaikan kepada saudara Joko Widodo bahwa perjuangan saya adalah membela UUD 1945 yang lahir 18 Agustus 1945, membela keutuhan NKRI, membangun suatu bangsa ber-Bhinneka Tunggal Ika yang aman, damai, kuat, adil, makmur dan sejahtera. Beliaupun menyatakan bahwa itu juga pegangan beliau. Saya juga katakan, kalau nanti dalam perjalanan Pemerintahan beliau ada kebijakan-kebijakan yang kurang menguntungkan rakyat, apalagi melanggar Pancasila dan UUD 1945 maka kami tidak akan ragu-ragu menyampaikan kritik kepada Pemerintah. Beliau menyambut ini dengan baik, dan beliau juga menyampaikan sewaktu-waktu akan mengundang saya untuk meminta pendapat dan masukan dari saya.

Terima kasih, saudara-saudara. Sahabatku dimanapun berada.

Wassalamualaikum.

Salam Indonesia Raya,

Prabowo Subianto, 17-10-2014

Usai pertemuan bersahabat Jokowi dan Prabowo, pasar memberi respon yang sangat positif. Mata uang rupiah tampil perkasa.

Hingga sesi penutupan, rupiah masih perkasa terhadap dolar AS.

Pada pukul 15.59 WIB, rupiah tercatat menguat tajam 1,22% ke Rp12.110/US$. Sepanjang hari ini, rupiah bergerak di kisaran Rp12.108-Rp12.240/US$.

Bursa Saham nasionalpun sumringah.

Tak lama setelah pertemuan antara dua tokoh penting di dunia politik Indonesia tersebut Indeks langsung naik ke titik tertingginya sebelum menutup perdagangan sesi I di level 4.998,138 setelah melaju 46,524 poin (0,94%).

Setelah perdagangan Sesi II dibuka, Indeks langsung menembus level 5.000 dan terus menguat. IHSG menjadi indeks acuan yang menguat paling tinggi di antara bursa-bursa Asia yang bergerak mixed. Kalau pun ada yang menguat, poinnya tidak terlalu banyak.

Berikut pergerakannya:

• Indeks Nikkei 225 anjlok 205,87 poin (1,40%) ke level 14.532,51.
• Indeks Hang Seng naik 103,21 poin (0,45%) ke level 23.004,15.
• Indeks Komposit Shanghai melemah 15,32 poin (0,65%) ke level 2.341,18.
• Indeks Straits Times bertambah 3,89 poin (0,12%) ke level 3.158,10.

Sampai pukul 15.00 waktu JATS, IHSG melonjak 84 poin (1,70%) ke level 5.035,824. Lonjakan ini terjadi berkat aksi buru saham investor domestik.

Nah, jika demikian, jika Bapak Prabowo dan Presiden terpilih Jokowidodo benar-benar seorang negarawan yang meletakkan kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi dan golongan, upaya untuk menjalin keharmonisan hubungan diantara elit ini hendaknya terus ditingkatkan. 

Rakyat tak banyak menuntut, hanya yg dibutuhkan rakyat adalah pelayanan pemerintahan yang mudah dan murah, terbinanya suasana tenteram dan tertib di tengah2 masyarakat dan rakyat dapat dengan merdeka untuk semakin berdaya di segala bidang. 

Untuk dapat menjadi catatan adalah bahwa minimal, kekhawatiran akan terjadi penjegalan dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden baru Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2014  nanti, dijamin tak akan ada isue2  penjegalan yang santer beredar di tengah-tengah masyarakat Indonesia, sunguh-sungguh terbantahkan

Apa yang dilakukan Jokowi dengan menyambangi tempat yang disediakan Bapak Prabowo, adalah salah satu dari sekian banyak yang barangkali harus dikerjakan Jokowi, guna mengantisipasi berbagai kemungkinan penjegalan-penjegalan akibat dominasi salah satu kelompok koalisi di parlemen.Saat ini Jokowi telah berhasil untuk melaksankan tugas penting ini.

Apa yang disampaikan oleh Prabowo dalam surat yang ditulis Prabowo dalam akun Facebook resminya, minimal sampai saat ini sangat menyejukkan, diharapkan agar UUD 1945 yang lahir 18 Agustus 1945, membela keutuhan NKRI, membangun suatu bangsa ber-Bhinneka Tunggal Ika yang aman, damai, kuat, adil, makmur dan sejahtera. 

Perlu diingat, mengenai UUD 1945 yang lahir 18 Agustus 1945, kini sudah banyak diamandemen. Amandemen penting adalah Pemilihan Presiden secara langsung, bukan oleh MPR. Jika ini  yang dimaksud Bapak Prabowo, maka ini akan kembali menciptakan preseden buruk bagi suasana yang saat ini benar-benar membuat hati tenteram. Pemilihan Presiden jika dikembalikan kepada MPR, ini adalah kemunduran demokrasi kita?

Kita tunggu, apa perilaku politik selanjutnya bagi para elit politik kita nanti. 

Semoga, semakin kedepan, hari semakin baik untuk Bangsa dan rakyat Indonesia!

Agenda Setelah Kemenangan Demi kemenangan

Koalsi Prabowo Subianto yang dikenal dengan Koalisi Merah Putih (KMP), telah berhasil meraih kemenangan demi kemenangan dalam parlemen.

KMP telah berhasil merubah tatacara pemilihan kepemimpinan di parelemen melalui perubahan UU MPR,DPR dan DPD (MD3). Ini sebagai awal pergerakan untuk kemenangan demi kemenangan selanjutnya. Kemudian, KMP juga memenangkan voting perubahan UU Pemerintahan Daerah, dari pemilihan langsung, menjadi pemilihan tak langsung oleh anggota DPRD. Dalam pemilihan pimpinan DPR, KMP berhasil memenangkan paketnya, dimana Setya Novanto dari Partai Golkar menduduki jabatan Ketua DPR. Dalam Pemilihan kepemimpinan MPR-pun KMP juga masih unggul dalam penentuan Ketua MPR, yang berhasil menempatkan Zulkifli Hasan, Ketua MPR Periode 2014-2019) dari PAN , dalam pemilihan yang sangat alot dan melelahkan.

Dikatakan alot karena sidang yang terlebih dahulu melaui lobi-lobi yang panjang, serta berbagai intrik-intrik politik yang sangat menarik. Menjadi melelahkan, karena berlangsung mulai dari siang hari sampai esok hari subuh.

Keberhasilan Koalisi Indonesia Hebat (KIH)  dalam hal ini adalah hanya berhasil melakukan beberapa lobying, dimana DPD dapat ditarik sebagai perekat dan penyeimbang kedua kubu. Yang juga sangat diharapkan rakyat  adalah KIH akan dapat untuk menarik dukungan partai-partai untuk bergabung pada Koalisi Indonesia Hebat. Tetapi, yang berhasil ditarik dari KMP adalah PPP. Meskipun demikian,  dukungan PPP di KIH belum berhasil membuat KIH memenangkan pemilihan Ketua MPR. Mungkin ini bisa dikatakan awal dari keberhasilan KIH, karena selanjutnya tentu akan diteruskan upaya-upaya untuk menarik sebanyak-banyaknya partai untuk ikut dalam koalisi, demi menghindari tirani politik didalam parlemen.

Sedikit keprihatinan adalah selepas pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia melemah pada pembukaan perdagangan Rabu, 8 Oktober 2014. Indeks kini berada di kisaran level 4.950, lebih rendah dari sehari sebelumnya yang berada di level 5.000.

Pada pembukaan perdagangan, IHSG langsung melorot dari 5.032,84 (level penutupan sehari sebelumnya) menjadi 4.992,42. Indeks bahkan sempat menyentuh level terendah 4971,74 pada sesi pertama. Pada pukul 10.00 WIB, indeks berada di level 4.974,92 atau turun 57,8 poin (1,51 persen).

Indeks merosot meski sebagian analis memperkirakan sentimen politik mulai mereda setelah pemilihan pimpinan MPR usai pada Rabu pagi. Analis Woori Korindo Securities Indonesia (WKSI), Reza Priyambada, mengatakan sentimen politik berkurang karena pemilihan Ketua MPR relatif lebih tertib ketimbang voting pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa hari sebelumnya.

Tetapi, ternyata data menunjukkan  dana investasi asing sebesar Rp8,7 triliun dari bursa saham dalam tiga minggu terakhir menunjukan angka  yang mengkhawatirkan, karena sejak tanggal 10 September, investor asing tercatat terus secara bergelombang melego saham-saham perusahaan konstruksi BUMN. Ini barangkali sinyal dimana investor asing mulai mewaspadai politik balas dendam KMP bisa berakibat runyam pemerintahan Jokowi-JK dikemudian hari.

Investor asing tercatat melakukan aksi jual dengan volume jual terbanyak di saham PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dengan volume sebanyak 54,789  juta saham, disusul PT PP Tbk (PTPP), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT) masing-masing sebanyak 27,79 juta saham, 23,64 juta saham, dan 8,85 juta saham. Lebih-lebih adanya sinyalemen adik Prbowo yang bernama Asyim Joyohadikusumo yang menyatakan bahwa KMP akan terus melakukan berbagai upaya, sampai pemerintahan Jokowi kesulitan untuk melaksanakan program-programnya, dengan penjegalan demi penjegalan yg akan dilakukan.

Keadaan ini mungkin dapat diartikan bahwa, berbagai rencana dan realisasinya dari KMP, mungkin hanya akan memberi kepuasan kepada si pemilik koalisi dan anggota2nya, sebaliknya bagi kalangan dunia usaha dan lebih2 rakyat Indonesia, akan menerima dampak negatif dari berbagai intrik politik KMP.

Rencana Gila Hasyim Joyo Hadikusomo yang merupakan Adik Prabowo Subianto  yang sempat dilansir berbagai media  yaitu pernyataan Hasyim yang mengatakan "Kami akan Pakai Power untuk Hambat Jokowi". Hashim Nilai Jokowi Berkhianat. Hashim Sebut Ada Harga yang Harus Dibayar Jokowi atas Pencapresannya. Dari pernyataan ini semakin nyata kalau Koalisi Prabowo itu, akan terus melakukan balas dendam atas kekalahannya di Pilpres. meskipun akibat dari ulah balas dendam yg sangat bernafsu itu adalah sangat berdampak negatif terhadap upaya kesejahteraan rakyat.

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kalah telak 5-0 dengan Kubu Prabowo di parlemen, namun demikian tak nampak kubu Jokowi marah2 dan berteriak curang-curang-curang, meski nuansa curangnya minta ampun. Jika memang kalah, KIH masih kelihatan jantan  akui kalah,  tak terlihat marah2 dan ngemis2.

 Legowo! Dicurangi, silahkan! Sebenarnya masih banyak kekuatan Jokowi. Prabowo memang ga main2 pingin jadi presiden. Sempat dari suara koalisinya  Allah saja tidak mengizinkan (maka Allah dg caranya sendiri akan dipaksa). Berbeda dengan koalisi Jokowi yang hanya yakin apa yang diperoleh atas ridho allah, sehingga  mau ngeyel kayak apa juga... mau kudeta segala,... jika  ridho dari Allah tak ada, apapun yang kita mau itu  tidak akan jadi. Jadi sangat yakin bahwa tak akan mungkin manusia mampu untuk memaksakan kehendaknya kepada Allah?


Bagaimana dengan agenda Veto 100-an Posisi Strategis?

Hashim berkoar lagi, koalisinya memenangkan pemimpin DPR dan MPR, memiliki kewenangan untuk mengadakan investigasi kegiatan Jokowi dan para pembantunya. Koalisinya juga akan memiliki kekuatan untuk melakukan veto pada lebih dari 100 jabatan institusi publik, termasuk Kapolri, Panglima TNI, anggota MA dan MK.
"Itu memberikan kami banyak suara siapa saja orang-orang yang akan menjabat," imbuhnya.
Hashim mengatakan, setelah Pilpres, dirinya dan Prabowo merasa kecewa karena dikhianati berbagai banyak orang. Namun, dirinya kini bisa lega. "Saya tidak dalam mood yang baik untuk sementara, begitu juga saudara saya. Kami merasa bahwa kami dicurangi berbagai kekuatan. Tapi, oke, kalau begitu peraturan permainannya. Dan kami menerimanya," jelas dia.
Sekarang, dirinya merasa jauh lebih baik tentang segala hal. "Saya menikmati, karena kami menang," tuturnya. "Dia masih cukup muda untuk melakukan berbagai banyak hal," tutup Hashim merujuk usia Prabowo yang akan beranjak ke-63 tahun pekan depan dan masih cukup kuat bertanding di Pilpres 2019 nanti.

Pengamat Politik Ikrar Nusa Bakti yang sempat menyatakan melalui analisanya kalau KMP tengah menyusun agenda jahat.

Titik Berita - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti, menyayangkan rencana Koalisi Merah Putih yang akan membangun koalisi permanen. Menurut Ikrar, motivasi partai politik dalam koalisi tersebut jahat karena hanya ingin menjegal pemerintahan selanjutnya.
Ikrar menjelaskan, Koalisi Merah Putih mulai menunjukkan niat buruknya saat bersatu dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Hasilnya, UU tersebut disahkan dan posisi Ketua DPR menjadi tak otomatis milik partai pemenang pemilu, dalam hal ini PDI Perjuangan.
"Niatnya memang sudah jelek banget, jahat. Mereka berkoalisi menjegal PDI-P agar tak jadi ketua DPR," kata Ikrar, dimuat media , Senin (14/7/2014).
Setelah itu, kata Ikrar, kini Koalisi Merah Putih berniat menandatangani nota kesepakatan untuk mempermanenkan koalisinya. Jika koalisi permanen itu jadi terbentuk, maka presentasenya di parlemen akan mendominasi.
Mantan politisi Partai Golkar, Poempida Hidayatulloh, mengatakan jika ingin membuat suatu koalisi yang permanen langkahnya harus direalisasikan dalam bentuk konfederasi partai. Namun Poempida sangat yakin konteks koalisi permanen yang akan dibangun oleh partai pendukung Prabowo-Hatta tak sampai ke arah sana.
Konsistensinya juga dianggap meragukan karena hanya ditujukan untuk mengamankan posisi politik jangka pendek dan mayoritas partai pendukung akan memasuki masa pergantian kepengurusan dalam waktu dekat."Basis koalisi permanen itu sangat temporer dan berpotensi tinggi bubar di tengah jalan," tandasnya (Tribunnews). Rakyat seharusnya turut untuk berdoa agar ini benar-benar terjadi.

Ancaman Hasyim untuk menggunakan segala Power untuk menjegal dan bahkan sangat mungkin ada keinginan pemakzulan Jokowi sangat mencemaskan para pengamat.
Patutkah ini dirisaukan? Konon, Hasyim itu adalah seorang saudagar,  yang saya terus terang tidak tahu, apakah beliau  masih hapal teks Pancasila? Apakah beliu masih memiliki rasa tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang kondusif sebagai Bangsa Indonesia?

Menurut para akhli ketatanegaraan, untuk sampai pada putusan Presiden dimakzulkan, jalannya panjang berliku. Tidak seperti makan pisang. Kupas, langsung telan. Pasal 7A dan 7B UUD 1945, seperti jadi kunci pemerintahan presidensial. Hampir tak memungkinkan Presiden dimakzulkan. Kecuali Presiden rada sinting. Ikutan maling uang pengadaan Alquran. Atau memperkosa penjual jamu gendong. Tapi kebanyakan presiden sinting itu bisa menguasai angkatan bersenjata. Jadi tak mudah juga menjatuhkan Presiden sentengah gila. Mungkin, orang agak traumatik mengingat kejadian Presiden Abdurahman Wahid tahun 2001 diberhentikan oleh MPR. Cuman saat itu pasal 7A dan 7B belum ada. Kedua pasal itu ditambah (amandemen) setelah Gus Dur tumbang. Andai saja kedua pasal itu diamendemen tahun 2000, bisa jadi Presiden Abdurahman Wahid teramat sulit untuk dijatuhkan dari tapuk kekuasaan.

Kalau urusan ancam mengancam, main gertak, itu sudah biasa. Namanya juga dunia politik. Gertak dijadikan dasar untuk naikan nilai tawar. Seperti DPR mengertak Presiden SBY dengan kasus Century. Lalu gunakan hak angket. Belum apa-apa, sudah berhenti ini barang. Padahal hak angket baru tahap mula untuk melakukan pemakzulan. Sandungan kedepannya justru lebih banyak dan rumit.

Coba kita berandai-andai. Taruhlah kemudian Gerindra yang masih dendam sama Jokowi, ajukan hak angket. Soal apa kesalahan Presiden bisa dicari-cari. Mudah saja mengumpulkan 25 orang anggota DPR pengusul hak angket. Lantas dibawa ke rapat paripurna, dan disetujui. Selanjutnya rapat paripurna membentuk panitia khusus atau panitia angket. Anggotanya semua fraksi. Termasuk fraksi yang menolak hak angket waktu rapat paripurna. Bekerjalah panitia angket untuk melakukan penyelidikan. Di dalam panitia angket saja pasti tidak akur. Kalau komposisi 6 fraksi dari KMP dan 4 fraksi dari KIH, hampir imbang. 10 orang panitia itu bertengkar sendiri di dalam. Waktu kerja diulur-ulur. Alasan bisa macam-macam. Anggap saja kerja panitia angket selesai. Terus hasil penyelidikan dilaporkan ke rapat paripurna. Dilakukan voting dengan syarat 50%+1, loloslah hak angket itu. Presiden didakwa melakukan kesalahan. Dakwaan atau tuduhan kepada Presiden lazim disebut impeachment. Impeach adalah satu tahapan menuju pemakzulan. Catatan: beda artinya impeachment dengan pemakzulan.
Masuk tahap kedua. Setelah diketemukan bukti-bukti hasil penyelidikan panitia angket terus DPR melangkah menggunakan hak menyatakan pendapat. Penggunaan hak inipun melewati prosedur. Balik lagi ke awal. Diusulkan sekurangnya 25 orang anggota lantas dibawa lagi ke rapat paripurna. Padahal tidak setiap jam ada rapat paripurna. Anggota DPR itu tugasnya banyak. Tidak bisa tiap jam ada rapat paripurna. Salah satu tugas anggota DPR, plesiran ke luar negri. Pasti sibuk sekali.
Sebelum DPR memutuskan penggunaan hak menyatakan pendapat, rapat paripurna harus memenuhi kuorom dulu. Apakah usul dari 25 orang yang menandatangani hak menyatakan pendapat disetujui atau ditolak oleh rapat paripurna. Rapat paripurna dengan agenda pembahasan hak menyatakan pendapat, syaratnya dihadiri oleh sekurangnya 2/3 dari anggota. Jika anggota DPR jumlahnya 560 orang, sedikitnya harus hadir 373 orang. Biar rapat bisa kuorom. Anggota KMP yang terdiri dari 6 fraksi (termasuk PPP) hanya ada 344 orang. Masih kurang 29 orang lagi. Andai anggota DPR dari faksi KIH, kompak bisa saja semuanya tidak hadir. Toh tidak ada sanksi apapun. Alasan tidak hadir juga bisa dicari-cari. Terjebak macet, dilarang mertua atau mengantar nenek ke dokter gigi. Alasan paling elgan ya reses. Entah reses ke rumah janda yang mana lagi. Ambillah pahitnya, ada 30 orang anggota DPR dari fraksi PKB, ikut hadir rapat paripurna itu. Rapat paripurna memenuhi kuorom dan keputusan diambil secara aklamasi. Hak menyatakan pendapat disetujui DPR.
Selesaikah? Belum, baru separoh jalan. Kembali lagi rapat paripurna membentuk panitia khusus yang terdiri dari semua fraksi. Pasti ribut lagi di dalam panitia. Setelah bekerja selama 60 hari, panitia khusus harus lapor pada rapat paripurna lagi. Panitia khusus melaporkan bahwa Presiden Jokowi misalnya melakukan perbuatan tercela. Cuma alasan pembenar ini yang bisa dipakai. Entah apa itu tercela, sesuai selera saja menafsirkannya. Kira-kira seperti pasal karet pencemaran nama baik. Bisa ditafsirkan sesuka hati. Sebab mau pakai tuduhan penghianatan terhadap negara, susah argumenya. Terlibat G30S PKI ngga. Membiayai pemberontakan kaum teroris juga tidak. Atau mau gunakan tuduhan korupsi atau tindak pidana berat. Lebih repot lagi. Harus menunggu putusan pengadilan yang punya kekuatan hukum tetap. Dari putusan pengadilan negri, banding, kasasi terus PK. Bisa-bisa sampai habis masa periode pemerintahan Jokowi, belum rampung juga ini perkara. Kalaupun alasan perbuatan tercela digunakan, mesti dapat persetujuan rapat paripurna. Rapat paripurna dapat menerima laporan panitia khusus tadi, jika dihadiri sedikitnya 2/3 atau 373 orang. Angap saja lolos lagi, karena ada anggota dari kubu KIH hadir memenuhi kuorom. Selanjutya salah atau tidaknya Presiden diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi yang memutuskannya.
Tahap ketiga. Kalau sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi, kecil ruang untuk lakukan intervensi politik. Paling intervensinya yang paling ekstrim. Presiden menarik atau memberhentikan 3 orang hakim konstitusi. Alasan bisa dicari-cari. Baik UU maupun Perppu, dalam mengambilputusan jumlah hakim harus 9 orang. Tidak boleh kurang, apalagi sampai 3 orang. Jadi menunggu 3 orang hakim pengganti yang diusulkan Presiden. Karena Presidennya mulai kehilangan kesadaran, 3 hakim tidak diajukan. Siapa juga yang bisa protes. MA atau DPR protes. Lho mereka kan sudah punya jatah masing-masing mengajukan 3 orang hakim. Dalam situasi darurat seperti ini yang bisa mengatasinya hanya Perppu atau Dekrit. Sedangkan Perppu atau Dekrit merupakan wewenang Presiden.
Kita berpikir positif saja. Hakim MK tidak diintervensi Presiden, tetap 9 orang. Tinggal 9 orang hakim itu yang memutuskan apakah Presiden terbukti melakukan perbuatan tercela atau tidak. Yang pasti MK harus memberi pendapat hukumnya atas hak menyatakan pendapat DPR. Kebetulan Ketua MK saat ini, Hamdan Zoelva sangat paham dengan pemakzulan. Disertasi doktornya di Universitas Pajajaran Bandung sudah diterbitkan. Judulnya Pemakzulan Presiden di Indonesia. Sekali lagi, 9 hakim MK benar-benar bersandar pada tafsir subyektif mereka. Sebab UU MK, tidak menjelaskan secara detail apa itu perbuatan tercela (pasal 10 ayat (3) UU No. 24 tahun 2003). Hanya disebut perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. Tidak ada definisi baku atas istilah perbuatan tercela ini.
Apabila keputusan MK membenarkan pendapat DPR, Presiden terbukti bersalah. Selanjutnya bola dilempar lagi ke MPR. MPR wajib menyelenggarakan sidang istimewa. Masuklah ke tahap akhir, setelah ada putusan MK itu. Repotnya rapat paripurna MPR dengan agenda memberhentikan Presiden harus dihadiri oleh sekurangnya ¾ anggota MPR (DPR dan DPD). Jumlah anggota MPR (560+132) ada 692 orang. Jadi harus terpenuhi kuorom minimal 519 orang. Sementara jumlah anggota DPR dari faksi KMP hanya 344 orang. Masih kurang 175 orang lagi. Taruhlah semua anggota DPD kompak bersatu padu dengan KMP ingin menjatuhkan Presiden Jokowi, ada penambahan 132 orang. Tetap masih kurang 43 orang. Terpaksa harus melobi PDIP, Nasdem atau PKB. Sebab Hanura cuma 16 kursi. Siapa tahu Nasdem atau PKB mau juga melengserkan Jokowi dan hadir dalam rapat paripurna MPR. Atau justru PDIP sendiri yang ikutserta, karena beranggapan Jokowi seorang kader yang tidak bisa diatur lagi. Entah apa yang terjadi, bisa saja KMP, KIH, dan DPD bersepakat untuk memberhentikan Presiden. Belajar dari Gus Dur dan Bung Karno, Jokowi lantas mengganti panglima TNI. Bersama dengan TNI, Presiden mengeluarkan dekrit, negara dalam keadaan genting. Dan memberi wewenang kepada panglima TNI untuk mengamankan situasi. Sudah bisa kita tebak, apa yang akan terjadi. Belum para relawan Jokowi ikut-ikutan bersama TNI, ikut mengamankan situasi nasional. Jadi tidaklah mudah pemakzulan itu.

......Konspirasi dan gerakan-gerakan politik dari KMP kian mencurigakan bahwa target agenda rahasia mereka yang sesungguhnya adalah melakukan kudeta terhadap Jokowi-JK. Amien Rais sebagai salah satu pentolan KMP pun pernah terungkap menyatakan dalam suatu pertemuan dengan para petinggi PAN, mentargetkan dalam setahun Jokowi harus sudah dilengserkan secara paksa.

Langkah-langkah kudeta tersebut akan dilakukan tahap demi tahap, sampai akhirnya saatnya tiba untuk melancarkan kudeta itu. Kudeta akan dibuat seolah-olah konstitusional, tetapi melalui suatu rekayasa yang akan disusun dengan sangat mantang. Misalnya, rekayasa kerusuhan dengan banyak korban jiwa, kemudian Presiden (Jokowi) dipersalahkan. Menggagalkan berbagai program Jokowi di daerah-daerah yang kepala daerahnya adalah kader dari KMP. Lewat rekayasa itu nanti melalui DPR, MPR akan melengserkan Jokowi-JK, mirip seperti yang terjadi pada Presiden Fernando Lugo dari Paraguay pada Juli 2012.

Ada beberapa langkah yang menurut para analis telah dan akan dijalankan agar tercapai cita2 pemakzulan Jokowi. ( dari penggalan beberapa berita):

Langkah pertama: Mengubah sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) dari langsung dipilih oleh rakyat, menjadi dipilih oleh DPRD. Sedangkan nyaris di setiap DPRD kabupaten, kota dan provinsi di seluruh Indonesia, dikuasai oleh KMP (mayoritas). Pada 26 September 2014, diam-diam berkomplot dengan Partai Demokrat dengan drama walkout-nya mereka sukses dengan DPR setuju pilkada oleh DPRD menjadi Undang-Undang.

Strategi pilkada oleh DPRD itu dibuat oleh KMP agar seluruh kepala daerah berasal dari kader mereka. Menurut Majalah Tempo, KMP sudah mengkapling-kapling hampir seluruh daerah di Indonesia, untuk bagi-bagi jatah kepala daerah di antara mereka. Gerindra, Golkar, PAN, PPP, dan PKS sudah dijatah kadernya menjadi kepala daerah di mana saja. Tujuannya sama, menjalankan  strategi “desa mengepung kota” untuk menggagalkan program-program Jokowi-JK di daerah-daerahnya masing-masing.

Demokrat resmi menyatakan dukungannya kepada Prabowo-Hatta (1 Juni 2014) (Kompas.com)

Langkah kedua: Mengubah sistem penentuan pimpinan DPR dari berdasarkan urutan pemenang di pemilu legislatif, menjadi dipilih dengan sistem paket, yaitu fraksi-fraksi berkoalisi menentukan calon pimpinan dalam satu paket. Langkah ini juga sudah sukses dilakukan, dengan mengubah UU MD3, dan penyelenggaraan penentuan pimpinan DPR pada 2 Oktober lalu.

Sungguh ini merupakan sistem penentuan pimpinan parlemen yang teraneh di dunia. Sangat heran, MK menolak pembatalan ketentuan ini yang diajukan PDIP. Betapa tidak dalam ketentuan penentuan pimpinan DPR tersebut ditentukan bahwa pengajuan calon pimpinan harus dalam satu paket (1 orang ketua dengan 4 orang wakil ketua), dan tidak boleh ada dua orang dari fraksi yang sama. Dengan ketentuan itu sangat mustahil “Koalisi Indonesia Hebat”, yaitu PDIP, Nasdem, PKB, dan Hanura  bisa mengajukan calonnya, karena total mereka hanya terdiri dari 4 fraksi. Sedangkan KMP dengan mudah mengajukan calon mereka, karena ada 5 fraksi, ditambah 1 fraksi dari Demokrat.

Di sini juga Demokrat mempunyai peran kunci, mereka menghindar untuk bergabung dengan PDIP dalam mengajukan calon pimpinan itu, sehingga PDIP cs tetap hanya punya 4 fraksi. Tidak bisa mengajukan paket calon pimpinan.

Maka lahirlah pimpinan DPR dari KMP yang terdiri dari orang-orang yang bermasalah dan sangat diragukan integritasnya. Setya Novanto, sang ketua,merupakan sosok yang sudah cukup lama disasar KPK. Ketua KPK Abraham Samad sendiri bilang, Setya Novanto berpotensi bermasalah dengan hukum. Tentu, ada alasan yang kuat Abraham sampai berkata demikian.

Wakil Ketua dari Fraksi PKS, Fahri Hamzah dikenal sangat anti KPK. Bersama partainya PKS, pernah berkehendak kuat membubarkan KPK, terutama ketika Presiden PKS Lutfhi Hasan Isaaq ditangkap KPK.

Agus Hermanto dari Partai Demokrat, bisa menduduki jabatan Wakil Ketua DPR sebagai hadiah dari KMP karena berhasil bermain sandiwara walkout sehingga memenangkan pilkada tidak langsung.

Selanjut, rencananya di semua Komisi DPR pun akan dilakukan penentuan ketua komisi dengan cara yang sama (pemilihan), yang berarti tentu saja KMP lagi-lagi akan menang voting. Jadi, kelak semua ketua komisi berasal dari KMP. PDIP sebagai pemenang pemilu legislatif tidak dapat apa-apa, bersama dengan parpol-parpol koalisinya.

Kata Jokowi, “Aneh, pemenang pemilu kok malah menjadi ‘oposisi’ di parlemen.” Memang sangat janggal, tetapi itulah tahapan kedua KMP menjalankan rencana mengkudeta Jokowi kelak, yaitu menguasai semua lini di DPR. DPR akan menjalankan perannya untuk terus mengganggu kelancaran program-program Jokowi-JK, dengan misalnya, sedikit-sedikit menggunakan hak interpelasinya, dan hak angketnya. Kemudian kelak rapat paripurna untuk memutuskan Jokowi telah tidak menjalankan tugasnya dengan baik, atau alasan lainnya. Supaya kemudian disidangkan MPR (dengan asumsi langkah keempat mereka sukses).

Selain itu ketentuan DPR untuk menggunakan hak interpelasinya dipermudah. Dari semula harus disetujui oleh dua pertiga dari seluruh anggota DPR, menjadi cukup se[paroh dari jumlah anggota DPR. Kelihatannya ketentuan ini memang sengaja diubah untuk mempersiapkan interpelasi yang akan mereka gunakan “menyerang” Jokowi.

Pimpinan DPR 2014-2019 sedang diambil sumpahnya, Kamis, 2/10/2014 (beritasatu.com)

Langkah ketiga: Strategi yang sama di DPR akan dilakukan di MPR ketika memilih pimpinan MPR, karena ketentuan penentuan pimpinannya pun sama dengan di DPR, yaitu sistem paket dengan 1 ketua dan 4 wakil ketua dari fraksi-fraksi yang berbeda.

KMP sudah menjatahkan ketua MPR kepada Partai Demokrat atas saja mereka untuk menjaga tetap berlakunya pilkada tidak langsung. Dua Perppu dari Presiden SBY itu diduga kuat hanya bagian dari sandiwara SBY.

PPP juga diberi jatah sebagai salah satu wakil ketua MPR, karena di DPR mereka tidak kebagian.

Dalam rangka cita-cita mengembalikan kekuatan Orde Baru, calon kuat dari Golkar adalah putri dari Presiden Soeharto yang juga adalah mantan istri Prabowo Subianto, Tatiek Soeharto.

Pemilihan pimpinan MPR ini akan dilakukan pada Senin, 6 Oktober 2014. Diduga KMP akan mendapat sedikit kesulitan dalam mewujudkan keinginan mereka untuk memborong pimpinan MPR, karena adanya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang anggotanya berjumlah 132 orang, yang juga berhak mengajukan calonnya.

Jika KMP juga berhasil menguasai MPR, maka langkah-langkah berikut mereka akan semakin mudah.

Sabtu malam ini juga (4/10/2014) semua petinggi KMP, termasuk Prabowo Subianto, Hatta Rajasa, Amien Rais, Akbar Tandjung, Suryadharma Ali,  sedang melakukan rapat tertutup dalam rangka pemilihan pimpinan MPR pada Senin ini (6/10/2014),  di rumah Aburizal Bakrie (Viva.co..id).

Langkah keempat: Setelah DPR dan MPR berhasil mereka kuasai sepenuhnya, langkah berikutnya adalah mengajukan perubahan (amandemen) UUD 1945, dengan kembali ke UUD 1945 asli sebelum diamandemen. MPR yang sudah mereka kuasai akan mudah dikendalikan untuk melakukan perubahan UUD 1945 tersebut.

Hal-hal yang akan dikembalikan ke ketentuan UUD 1945 semula antara lain adalah presiden dan wakil presiden tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, tetapi dipilih oleh MPR. Dan, bisa dipilih berkali-kali tanpa batasan periode. Presiden akan diberi kekuasan yang sangat kuat, seperti di masa kejayaan Soeharto.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) akan dihapus, tidak ada lembaga baru penggantinya. Juga KPK, dihapus. Lembaga penegakan hukum dikembalikan kepada hanya di Polri dan Kejaksaan.

Dengan dihapusnya MK, maka langkah untuk melengserkan Jokowi-JK akan menjadi semakin mudah. Tidak perlu lagi melalui mekanisme harus dengan keputusan MK lagi (Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang sekarang).

(Sumber: Harian Indopos)

Langkah kelima: MPR Lengserkan Jokowi-JK! Lalu, MPR pilih presiden dan wakil presiden baru:

Dengan merekayasakan kesalahan Jokowi,  kemudian melalui rapat paripurna DPR,  DPR akan menganggap Presiden Jokowi bersalah, maka dia akan disidangkan di MPR. Melalui sidang paripurna MPR berdasarkan UUD 1945 yang sudah diamandemenkan kembali ke aslinya itu, MPR akan melakukan impeachment kepada Jokowi-JK.

Setelah Jokowi-JK dilengserkan, maka MPR akan bersidang untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru. Siapa lagi, kalau bukan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa!

Maka kembalilah kekuatan Orde Baru dengan sempurna. “RIP Demokrasi!” Sia-sialah perjuangan para aktivis yang tempo hari berhasil menjatuhkan Soeharto.

Prabowo dan Titiek Soeharto mungkin akan kembali rujuk, demi bersama-sama mengembalikan kejayaan sang ayah/mertua.

Musuh-musuh politik Prabowo mungkin akan menjadi sasaran balas dendamnya, termasuk media massa yang dianggap selama ini selalu menyudutkannya. Dua musuh utamanya di media: Metro TV dan The Jakarta Post, mungkin  yang akan pertama kali dijadikan sasaran balas dendam itu.

Kemungkinan lain media sosial yang biasa dipakai sebagai media pengkritik pemerintah, terutama Twitter,  akan ditertibkan, termasuk media sosial seperti Kompasiana.

Itulah teori konspirasi kudeta yang mungkin akan dilakukan oleh KMP yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Semoga saja teori ini salah. Tetapi, jika benar, mereka pasti gagal, karena akan berhadapan langsung dengan rakyat, dengan people power.  ***

Was-Was Gonjang Ganjing Politik Indonesia Meresahkan Dunia Usaha?

Bergulirnya berbagai peristiwa di Senayan, telah membuat kalangan dunia usaha baik lokal maupun internasional menjadi was-was. Pasalnya, Koalisi Merah Putih (KMP) dengan sangat bernafsu untuk mendominasi semua perangkat pimpinan parlemen dan berbagai kebijakan pemerintahan.

Dimulai dari pengesahan Undang-Undang DPR,MPR, dan DPD (MD3). Yang berbuntut uji materiil di MK, dimana kemenangan ada di pihak Koalisi Merah Putih. Setelah itu, pemilihan Pimpinan DPR yang dipimpin oleh Salah seorang anggota Dewan yang kebetulan dari KMP. Sidang ini telah mempertontonkan, betapa ngotot dan bernafsunya pimpinan sidang untuk memuluskan skenario bagi-bagi kedudukan diantara anggota Koalisi Merah Putih.

Hal hasil, ketua DPRnya yang terpilih secara voting dimana seluruh koalisi lawan KMP yaitu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terpaksa mengambil sikap Wolk Out. Sikap Wolk Out ini dengan mudah di iakan oleh pimpinan sidang. Maka, Setya Novanto dari partai Golkar terpilih sebagai ketua,Fadli Zon (Partai Gerindra), Agus Herman (Partai Demokrat), Fahri Hamzah (Partai Keadilan Sejahtera), dan Taufik Kurniawan (Partai Amanat Nasional) masing-masing sebagai Wakil Ketua untuk periode 2014-2019.

Konon, Ketua KPK Abraham Samad menjadi kecewa atas terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua. Sebabnya, Setya Novanto tengah berada dalam bidikan berbagai kasus korupsi.

"Sebenarnya KPK menginginkan Ketua DPR terpilih, orang yang bersih dan tidak punya keterkaitan dengan kasus-kasus hukum. Jadi KPK juga kecewa dengan terpilihnya ketua DPR baru," kata Abraham Samad ditanyai wartawan melalui pesan singkatnya, Kamis (2/10/2014), yamg dimuat berita Kompas.com.

Meski begitu, kata Abraham, pihaknya tetap menghormati proses pemilihan Setya Novanto dan kawan-kawan yang didaulat sebagai pimpinan parlemen saat ini. "Kami tetap menghargai proses yang sudah terjadi," imbuhnya.

Selama ini nama Setya Novanto santer dikaitkan dengan sejumlah kasus dugaan korupsi. Dirinya kerap bolak-balik menjalani pemeriksaan sebagai saksi di KPK untuk sejumlah kasus.

Kasus yang membuatnya diperiksa sebagai saksi di antaranya kasus Cessie Bank Bali, PON Riau, e-KTP, dan pengadaan seragam Hansip. Dua kasus terkahir justru dibongkar oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin.

Dalam putusan hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru memutuskan Rusli Zainal, selaku Gubernur Riau saat PON berlangsung, terbukti menyuap Setya Novanto dan Kahar Muzakir Rp 9 miliar. Tapi Setya Novanto sudah berkali-kali membantahnya.

Para politisi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) selalu bicara atas nama rakyat. Tetapi, perilakunya cenderung untuk semakin banyak merampas hak-hak rakyat. Mulai dari hak rakyat untuk memilih pemimpinnya dalam Pilkada, mungkin akan berlanjut kepada perampasan hak2 rakyat untuk hidup sejahtera. Gejala ini mulai nampak dari akibat yang timbul karena peristiwa praktek dalam parlemen oleh KMP yang selalu unjuk kekuatan dominannya dalam jumlah di legislatif.  Telah dipilih pimpinan DPR yang kontradiktif dengan keinginan pasar. Pasar merespon negatif.

Lebih-lebih, adanya sinyalemen dari beberapa elit politik dalam KMP yang menyampaikan rencana akan mengembalikan pemilihan Presiden melalui MPR dan KPK akan semakin dikerdilkan, bahkan kalau perlu akan dibubarkan. Jika ini terjadi, maka sistim Pemerintahan ala Orde Baru akan berkibar kembali dan para koruptor akan berpesta pora, sementara dapat dipastikan rakyat akan semakin menderita.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat anjlok hingga 140 poin. Investor menarik dana dari pasar saham karena takut investasinya jatuh makin dalam. Kini keadaan IHSG masih belum menentu, dan cenderung kearah memburuk.

Pasalnya, investor memprediksi kebijakan dan program Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) akan dihadang oleh para anggota DPR yang mayoritas dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP).

Menurut Analis Woori Korindo Raphon Prima, IHSG yang awalnya diprediksi bisa menguat langsung jatuh ke zona merah sejak pembukaan perdagangan. Pergerakan IHSG dibayangi sentimen negatif dari bursa global.

Demikianlah kabar dari sidang Paripurna  DPR memberi mood yang suram terhadap investor. Alhasil investor memilih untuk mengambil untung dan keluar sejenak dari lantai bursa," katanya dalam hasil risetnya, Kamis (2/10/2014).

"Pelaku pasar juga khawatir mengenai masa depan program-program Jokowi-JK yang berpotensi tidak akan berjalan karena diblokir oleh DPR," ujarnya.

Sebenarnya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY), telah berusaha membangun emage positif untuk bursa investor dengan mengeluarkan 2 Perppu sekaligus, sehingga ini akan bisa menganulir keputusan sidang DPR mengenai Pilkada oleh DPRD. Tetapi lagi-lagi  berdasarkan hitung-hitungan sementara, Kedua Perppu ini akan kandas karena pendukung Koalisi Merah Putih masih akan unggul dibanding dengan gabungan Partai Demokrat dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di parlemen.  Lebih-lebih jika dukungan demokrat hanya setengah hati. Maka, Perppu itu akan hanya menjadi alat membasuh muka SBY dari deru debunya manuver politik mencla-menclenya Demokrat dibawah pimpinan SBY.

Nah, kalau demikian akankah kepentingan rakyat  diabaikan demi nafsu balas dendam KMP dalam Pilpres yang lalu? Jawabannya seberapa besarkah jiwa kenegarawanan masing-masing elit politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Jika nafsu dan kepentingan kelompok, atau bahkan kepentingan pimpinan Koalisi yang dikedepankan, maka ini akan menjadi preseden buruk bagi partai-partai yang tergabung dalam KMP pada pemilu 2019 nanti. 

Lima tahun tidaklah lama, tetapi akibat penghancuran selama lima tahun, akan terasa sampai ke generasi anak cucu kita kelak. Oleh karena itu, harapan rakyat dan segenap kompenen masyarakat agar  masing2 elit politik yang tergabung dalam KMP dapat berjiwa besar, sungguh2 mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan golongan. Indonesia Raya adalah keinginan bersama segenap komponen Bangsa ini. Bukan kehancuran. 

Semoga, kesadaran persatuan Indonesia akan mengemuka pada semua elit politik kita. Sehingga tak akan ada kelompok satu dan kelompok dua, yang ada adalah Kelompok Indonesia yang bersatu.

Itulah harapan rakyat. Itu pula yang diharapkan para investor. Situasi politik dan ekonomi yang kondusif bagi kemajuan. Bukan sebaliknya kondisi yang carut marut dalam pertengkaran yang tak pernah henti dalam menonjolkan kekuatan dominasi di parlemen. Semoga,.......!

Perppu Pilkada Untuk Cuci Muka?

Saat terjadi kesalahan melangkah di jalan yang penuh deru dan debu, maka muka akan belepotan oleh debu dan kotoran itu. Maka saran yang tepat adalah cuci muka.

Namun, cerita ini bukanlah soal salah melangkah. Tapi, ini soal  trik dalam rangka membangun citra. 

Bagi-anak2 bangsa yang ingin mendapatkan pelajaran membangun citra, mungkin ini dapat menjadi inspirasi. Tetapi, jika seluruh anak bangsa suka membangun citra lewat sikap dan perilaku mencla-mencle, berbicara lembut tetapi lain dimulut dan lain dihati, maka negara ini mungkin akan terbangun

menjadi negeri seolah-olah.

Pengamat politik pemerintahan Universitas Padjajaran, Idil Akbar,dalam Kompas. Com menilai, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedang memainkan trik politik dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang pemilihan kepala daerah (perppu pilkada). Menurut Idil, SBY mengeluarkan perppu itu untuk memperbaiki citra di ujung masa pemerintahannya.

"SBY mencoba memainkan situasi, trik politik," kata Idil dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/10/2014).

Akan menjadi jelas terlihat jika , pernyataannya itu memperhatikan  sejumlah keanehan dari sikap yang diambil Partai Demokrat saat memutuskan walk out di sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada. Jika semangatnya mendukung pilkada langsung, maka seharusnya Demokrat berjuang optimal di parlemen dan tidak memilih walk out.

Sikap walk out yang diambil Fraksi Demokrat di DPR kemungkinan besar diketahui oleh SBY. bahkan, dapat diduga sikap itu diambil atas instruksi langsung SBY melalui pimpinan Fraksi Demokrat di DPR?

Pada situasi ini, SBY mencoba mengeluarkan perppu yang menjadi bagian dari trik politik tadi. 

Keuntungan SBY dari perppu pilkada yang dikeluarkan,  adalah dimana  fokus perdebatan mengenai pilkada melalui DPRD beralih ke DPR. Sehingga, publik akan mengecam keras DPR jika perppu tersebut dipersulit, apalagi ditolak.

Jadi akan terjadi pengalihan situasi itu, supaya yang dikecam adalah DPR jika nanti menolak. Sehingga, apa pun hasilnya, menguntungkan buat SBY, tapi mudah2an ada deal dengan Koalisi Merah Putih.

Pada Kamis (2/10/2014) malam, Presiden SBY menandatangani dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait kontroversi pemilihan kepala daerah tidak langsung yang telah disetujui DPR dan dimuat dalam UU Pilkada. Dua perppu yang dikeluarkan Presiden adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang sekaligus mencabut UU No 22/2014 yang mengatur pemilihan tidak langsung oleh DPRD.

Presiden mengatakan, sebagai konsekuensi dan untuk menghilangkan ketidakpastian hukum, diterbitkan pula Perppu No 2/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menghapus tugas dan kewenangan DPRD untuk memilih kepala daerah sebagaimana tercantum dalam UU No 23/2014 tentang Pemda.

Nah, persoalan sekarang adalah mungkinkah 2 perppu ini akan dapat sah menjadi Undang-Undang? Jawabannya terpulang kepada proporsi anggota DPR yang kelak akan bersidang sebagai penentu. Jika kelompok yang setuju Pilkada langsung mendominasi suara, kemningkinan itu akan menjadi kenyataan. Jika sebaliknya, maka Perppu ini hanyalah akal2an SBY. Perppu adalah benar2 merupakan trik pencitraan SBY dan akan bertambah deretan sikap mencla-mencle SBY dalam membangun citra. Jika rakyat kurang cerdas dalam menilai, maka hujatan akan beralih dari muka SBY ke muka anggota Dewan Perwakilan rakyat. Barangkali ini akan menjadi maha karya SBY yang terakhir dalam masa Kepresidenannya selama 10 tahun! 

---

Mencla-Mencle : Pelajaran Bangun Politik Penciteraan!

"Tidak satunya kata dengan perbuatan. Bicara hanya untuk penciteraan. Tidak pernah konsisten. Tidak tegas. Mencla mencle. Suka bersandiwara politik." Itulah julukan yang dialamatkan kepada Bapak Susilo Bambang Yodoyono (SBY). Tarakhir, beliau menunjukkan kepada rakyat Indonesia sandiwara politik baru. Setelah sidang Paripurna DPR RI memutuskan melaui voting UUD Pilkada melalui DPRD, dari tempat lawatannya di AS, beliau mengatakan terkejut, kecewa dan akan melakukan tuntutan ke MK untuk uji materiil Undang-Undang tersebut.   

Kronologi dari pada sandiwara adalah diperankan oleh Partai Demokrat, dimana SBY adalah Ketua Umum Partai. Dalam sidang Partai Demokrat mengajukan usulan Undang-Undang Pilkada langsung oleh rakyat dengan sepuluh perbaikan-perbaikan. Namun sutradara dalam sidang hanya mengajukan dua opsi pilihan, yaitu Pilkada langsung dan Pilkada melalui DPRD. Dengan alasan usulannya tak mendapat respon, maka Demokrat keluar alias Wolk Out dari sidang. Hal ini tentu memuluskan opsi Pilkada melalui DPRD yang diusung koalisi Merah Putih, yang notabene dengan keluarnya Demokrat berarti suara Koalisi Merah Putih menjadi sangat dominan. Begitulah akhirnya sidang memutuskan Pilkada oleh DPRD. Selanjutnya SBY memainkan sandiwara dengan dialog yang menyatakan terkejut dan kecewa. Lontaran pernyataan SBY kini mendapat respon tidak baik dari masyarakat.

Sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait UU Pilkada dinilai sejumlah kalangan sebagai sandiwara. Sebab, bagaimana bisa SBY menolak pilkada lewat DPRD, sementara hampir semua anggota Fraksi Partai Demokrat 'walk out' dalam sidang paripurna sehingga opsi pilkada langsung kalah dalam voting.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI), Ari Junaedi, menilai sandiwara SBY sebenarnya bukan hal baru. Dia menilai Megawati Soekarnoputri yang paling mengetahui cara bekas menterinya itu bersandiwara.

"Itu makanya Megawati konsisten untuk tidak membuka ruang-ruang komunikasi terhadap SBY, dan sekarang ternyata sikap itu ada benarnya," kata Ari dikutif dari  merdeka.com, Senin (29/9).

Sejak lengser dari kursi presiden tahun 2004, Megawati diketahui enggan membuka komunikasi dengan SBY, termasuk menghadiri upacara HUT Kemerdekaan RI di Istana Negara. Santer disebut keengganan Megawati itu karena sikap SBY yang tidak mau mengaku saat ditanya siapa saja menterinya yang akan maju di Pilpres 2004. Tidak seperti Agum Gumelar dan Hamzah Haz, SBY saat itu mengatakan tidak akan maju di Pilpres 2004.
"Semua akhirnya tahu SBY nyapres dan menang. Padahal setahu saya Megawati saat itu bertanya hanya untuk mengatur jadwal cuti para menterinya untuk kepentingan kampanye mereka," ujar Ari yang mantan wartawan ini.
Ari menilai keengganan Megawati membuka komunikasi dengan SBY karena ada perbedaan diametral yang lebar antara gaya komunikasi kedua tokoh tersebut.
"Jika Megawati bertipe 'apa adanya' serta teguh dalam berpendapat, maka SBY lekat dengan pencitraan dan tidak tegas," ujar Ari.

"Lihat saja style komunikasi SBY saat berbicara di kanal Youtube yang mendukung pilkada langsung tetapi berbeda dengan perintahnya terhadap ketua Fraksi Demokrat untuk melakukan walk out saat voting RUU Pilkada," ujar Ari.

Menurut Ari, sikap SBY yang mencla-mencle itu menjadi penyebab komentar terbaru terhadap SBY yang sedang berada Amerika Serikat (AS) untuk menghadiri sidang Majelis Umum PBB.

"Sikap yang menyesalkan proses politik RUU Pilkada di DPR serta mengaku tidak memerintahkan fraksinya untuk walk out dianggap dagelan politik dari seorang 'badut'," ucap Ari.

Menurut doktor jebolan Ilmu Komunikasi Unpad ini, ketegasan Megawati yang selama ini kerap dipandang minor oleh lawan politik dan masyarakat awam, mulai terlihat manfaatnya.

"Kini masyarakat mendapat pembelajaran yang berharga soal tipikal kepemimpinan nasional. Selama sepuluh tahun rezim SBY, kita sudah muak mendapat tontonan dari SBY di mana antara kata dan perbuatan sangat bertolak belakang. Akibatnya, para menteri di kabinet-kabinet SBY selalu mengikuti gaya patronnya," ujar dia.

"Kita sekarang tidak bangga punya SBY karena menjadi motor matinya demokrasi yang telah diperjuangkan lewat reformasi. Pantaslah kalau SBY disebut sebagai Bapak Pilkada Tidak Langsung. Sebuah gelaran yang sangat memalukan di senjakala masa jabatannya," sergah Ari yang juga pengajar S2 Universitas Diponegoro (Undip) itu.

Nah, tentu ada pelajaran yang bisa dipetik dari sikap mencla-menclenya SBY tersebut, yaitu SBY sedang memberikan contoh cara berpolitik yang fokus kepada kepentingan. Meskipun kejujuran sering kali harus ditinggalkan. Namun dari cara berpolitik seperti itu, penciteraan demi penciteraan telah diperoleh.

Barang kali, ini adalah pembangunan penciteraan diri terakhir dari SBY dalam sepuluh tahun masa pemerintahannya.  Pertanyaannya adalah, apakah kali ini bangun penciteraan ini akan bermanfaat bagi kepentingan Bangsa Indonesia kedepan, atau sebaliknya SBY akan menuai cemooh diakhir masa jabatannya? Rakyat tetap cerdas untuk menilai!