Was-Was Gonjang Ganjing Politik Indonesia Meresahkan Dunia Usaha?

Bergulirnya berbagai peristiwa di Senayan, telah membuat kalangan dunia usaha baik lokal maupun internasional menjadi was-was. Pasalnya, Koalisi Merah Putih (KMP) dengan sangat bernafsu untuk mendominasi semua perangkat pimpinan parlemen dan berbagai kebijakan pemerintahan.

Dimulai dari pengesahan Undang-Undang DPR,MPR, dan DPD (MD3). Yang berbuntut uji materiil di MK, dimana kemenangan ada di pihak Koalisi Merah Putih. Setelah itu, pemilihan Pimpinan DPR yang dipimpin oleh Salah seorang anggota Dewan yang kebetulan dari KMP. Sidang ini telah mempertontonkan, betapa ngotot dan bernafsunya pimpinan sidang untuk memuluskan skenario bagi-bagi kedudukan diantara anggota Koalisi Merah Putih.

Hal hasil, ketua DPRnya yang terpilih secara voting dimana seluruh koalisi lawan KMP yaitu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terpaksa mengambil sikap Wolk Out. Sikap Wolk Out ini dengan mudah di iakan oleh pimpinan sidang. Maka, Setya Novanto dari partai Golkar terpilih sebagai ketua,Fadli Zon (Partai Gerindra), Agus Herman (Partai Demokrat), Fahri Hamzah (Partai Keadilan Sejahtera), dan Taufik Kurniawan (Partai Amanat Nasional) masing-masing sebagai Wakil Ketua untuk periode 2014-2019.

Konon, Ketua KPK Abraham Samad menjadi kecewa atas terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua. Sebabnya, Setya Novanto tengah berada dalam bidikan berbagai kasus korupsi.

"Sebenarnya KPK menginginkan Ketua DPR terpilih, orang yang bersih dan tidak punya keterkaitan dengan kasus-kasus hukum. Jadi KPK juga kecewa dengan terpilihnya ketua DPR baru," kata Abraham Samad ditanyai wartawan melalui pesan singkatnya, Kamis (2/10/2014), yamg dimuat berita Kompas.com.

Meski begitu, kata Abraham, pihaknya tetap menghormati proses pemilihan Setya Novanto dan kawan-kawan yang didaulat sebagai pimpinan parlemen saat ini. "Kami tetap menghargai proses yang sudah terjadi," imbuhnya.

Selama ini nama Setya Novanto santer dikaitkan dengan sejumlah kasus dugaan korupsi. Dirinya kerap bolak-balik menjalani pemeriksaan sebagai saksi di KPK untuk sejumlah kasus.

Kasus yang membuatnya diperiksa sebagai saksi di antaranya kasus Cessie Bank Bali, PON Riau, e-KTP, dan pengadaan seragam Hansip. Dua kasus terkahir justru dibongkar oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin.

Dalam putusan hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru memutuskan Rusli Zainal, selaku Gubernur Riau saat PON berlangsung, terbukti menyuap Setya Novanto dan Kahar Muzakir Rp 9 miliar. Tapi Setya Novanto sudah berkali-kali membantahnya.

Para politisi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) selalu bicara atas nama rakyat. Tetapi, perilakunya cenderung untuk semakin banyak merampas hak-hak rakyat. Mulai dari hak rakyat untuk memilih pemimpinnya dalam Pilkada, mungkin akan berlanjut kepada perampasan hak2 rakyat untuk hidup sejahtera. Gejala ini mulai nampak dari akibat yang timbul karena peristiwa praktek dalam parlemen oleh KMP yang selalu unjuk kekuatan dominannya dalam jumlah di legislatif.  Telah dipilih pimpinan DPR yang kontradiktif dengan keinginan pasar. Pasar merespon negatif.

Lebih-lebih, adanya sinyalemen dari beberapa elit politik dalam KMP yang menyampaikan rencana akan mengembalikan pemilihan Presiden melalui MPR dan KPK akan semakin dikerdilkan, bahkan kalau perlu akan dibubarkan. Jika ini terjadi, maka sistim Pemerintahan ala Orde Baru akan berkibar kembali dan para koruptor akan berpesta pora, sementara dapat dipastikan rakyat akan semakin menderita.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat anjlok hingga 140 poin. Investor menarik dana dari pasar saham karena takut investasinya jatuh makin dalam. Kini keadaan IHSG masih belum menentu, dan cenderung kearah memburuk.

Pasalnya, investor memprediksi kebijakan dan program Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) akan dihadang oleh para anggota DPR yang mayoritas dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP).

Menurut Analis Woori Korindo Raphon Prima, IHSG yang awalnya diprediksi bisa menguat langsung jatuh ke zona merah sejak pembukaan perdagangan. Pergerakan IHSG dibayangi sentimen negatif dari bursa global.

Demikianlah kabar dari sidang Paripurna  DPR memberi mood yang suram terhadap investor. Alhasil investor memilih untuk mengambil untung dan keluar sejenak dari lantai bursa," katanya dalam hasil risetnya, Kamis (2/10/2014).

"Pelaku pasar juga khawatir mengenai masa depan program-program Jokowi-JK yang berpotensi tidak akan berjalan karena diblokir oleh DPR," ujarnya.

Sebenarnya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY), telah berusaha membangun emage positif untuk bursa investor dengan mengeluarkan 2 Perppu sekaligus, sehingga ini akan bisa menganulir keputusan sidang DPR mengenai Pilkada oleh DPRD. Tetapi lagi-lagi  berdasarkan hitung-hitungan sementara, Kedua Perppu ini akan kandas karena pendukung Koalisi Merah Putih masih akan unggul dibanding dengan gabungan Partai Demokrat dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di parlemen.  Lebih-lebih jika dukungan demokrat hanya setengah hati. Maka, Perppu itu akan hanya menjadi alat membasuh muka SBY dari deru debunya manuver politik mencla-menclenya Demokrat dibawah pimpinan SBY.

Nah, kalau demikian akankah kepentingan rakyat  diabaikan demi nafsu balas dendam KMP dalam Pilpres yang lalu? Jawabannya seberapa besarkah jiwa kenegarawanan masing-masing elit politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Jika nafsu dan kepentingan kelompok, atau bahkan kepentingan pimpinan Koalisi yang dikedepankan, maka ini akan menjadi preseden buruk bagi partai-partai yang tergabung dalam KMP pada pemilu 2019 nanti. 

Lima tahun tidaklah lama, tetapi akibat penghancuran selama lima tahun, akan terasa sampai ke generasi anak cucu kita kelak. Oleh karena itu, harapan rakyat dan segenap kompenen masyarakat agar  masing2 elit politik yang tergabung dalam KMP dapat berjiwa besar, sungguh2 mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan golongan. Indonesia Raya adalah keinginan bersama segenap komponen Bangsa ini. Bukan kehancuran. 

Semoga, kesadaran persatuan Indonesia akan mengemuka pada semua elit politik kita. Sehingga tak akan ada kelompok satu dan kelompok dua, yang ada adalah Kelompok Indonesia yang bersatu.

Itulah harapan rakyat. Itu pula yang diharapkan para investor. Situasi politik dan ekonomi yang kondusif bagi kemajuan. Bukan sebaliknya kondisi yang carut marut dalam pertengkaran yang tak pernah henti dalam menonjolkan kekuatan dominasi di parlemen. Semoga,.......!