Hanya Gara-Gara Harga BBM naik : Pemakzulan Dapatkah Dilakukan?

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Jokowi akui kebijakan itu merupakan kebijakan yang berat sebagai sebuah bangsa.Kenaikan harga BBM yakni premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500. Dan Solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500.

"Dari waktu ke waktu kita sebagai sebuah bangsa kerap dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit, meski demikian kita harus memilih dan ambil keputusan," kata Presiden di Istana Negara, Senin (17/11/2014).

Jokowi juga menerangkan, bahwa jajarannya telah mendalami rencana kebijakan untuk mengalihkan subsidi BBM dari konsumtif menjadi produktif. Ia bahkan menerangkan kebijakan itu sudah dibahas di rapat terbatas di Istana hingga tingkatan teknis di kementerian.

Diingatkan Jokowi, negara membutuhkan anggaran untuk membiayai infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. DiterangkanJokowi, anggaran ini tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM.

Adapun, lanjut Jokowi, sebagai konsekuseni dari pengalihan itu, dirinya menetapkan harga BBM baru.

Sudah diperkirakan sebelumnya, bahwa kebijakan pengurangan subsidi BBM bakal menuai protes oleh banyak kompenen masyarakat. Ternyata benar mahasiswa dibeberapa perguruan tinggi melakukan demo keras, dengan melakukan bakar2-an ban, samapai dengan melemparkan bom molotov kearah aparat keamanan yang sedang bertugas.

Kalangan politisi di parlemen banyak yang merencanakan  untuk mengajukan hak bertanya bahkan  interpelasi kepada Presiden. Bahkan, ada yang merencanakan pemakzulan Presiden. Sehingga, jika ini bisa dilakukan, maka ada kemungkinan pemerintahan Jokowi bakal dijatuhkan?

Berbeda dengan pandangan banyak kalangan politisi parlemen itu, pakar hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi tidak akan berdampak pada pemakzulan Presiden Joko Widodo. Kenaikan BBM tersebut hanya akan menyebabkan syok terapi yang kemungkinan berlangsung hingga akhir tahun ini. "Tidak lama, kok. Saya kira dampak bisa segera diredam. Kepercayaan masyarakat pun tetap akan tinggi kepada pemerintah yang sekarang," katanya dihadapan Tempo, Selasa, 18 November 2014.

Menurut Refly, ada beberapa hal yang akan mengakibatkan pemakzulan pemerintah. Di antaranya, melakukan tindak pidana korupsi dan pidana lainnya, pengkhianatan kepada negara, menjadi warga negara asing atas kemauan sendiri, serta tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakilnya  Refly berujar, kebijakan pemerintah bisa saja keliru, tapi bukan berarti menjadi kesalahan yang utama dan fatal.

Seharusnya, tutur dia, Dewan Perwakilan Rakyat dapat menggunakan hak-haknya untuk mengkritisi kebijakan tersebut. Namun, dalam hal ini, Refly menyarankan DPR tidak perlu menggunakan hak interpelasi. "Cukup hak bertanya saja, kenapa dan bagaimana soal BBM naik. Mereka pun harus meyakinkan kelancaran program selanjutnya," ujarnya.

Pendapat serupa juga  disampaikan oleh pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro. Menurut dia, DPR tak bisa memakzulkan presiden dengan menggunakan hak interpelasi. Menurut dia, jika tidak berbuat makar dan menyimpang dari konstitusi, presiden tak akan bisa dimakzulkan. "Tak ada alasan untuk impeachment, apalagi dengan sistem presidensial," kata Siti dimuat di beberapa media.

Hak interpelasi, ujar dia, bisa digunakan DPR kapan saja ketika merasa ada kebijakan pemerintah yang tidak jelas. Pemerintah juga mempunyai hak jawab untuk menjelaskan poin-poin yang ditanyakan DPR. "Kalau diterima, ya, kalau tidak diterima tidak masalah," tuturnya.

Soal kenaikan harga BBM, Siti mengatakan pemerintah tinggal menjelaskan alasan menaikkan harga BBM. Selain itu, bisa juga dijelaskan alokasi dana subsidi akan digunakan untuk apa saja. "Dijelaskan saja dengan data dan rincian yang terukur," ujarnya. Menurut dia, seorang kepala negara harus mampu mengelola kekuatan di dalam dan luar koalisinya, supaya kebijakannya dapat berjalan baik.

Nah, jika demikian bertolak dari berbagai reaksi baik positif maupun negatif, dampak kenaikan harga BBM, bisa dipandang dari sisi positif dan dampak dari sisi negatifnya.

Dampak positifnya ternyata sangat besar dimana,sudah menjadi tradisi pemerintah bahwa alasan yang paling kuat dalam kenaikan harga BBM secara nasional adalah Beban Subsidi Pemerintah. Sehingga untuk menyelamatkan Subsidi BBM yang dipandang banyak salah sasaran dan dialokasikan pada pembangunan yang lain maka kenaikan harga BBM adalah salah satu solusi. Artinya beban subsidi yang besar itu bisa dialihkan ke sektor yang lain.

Indonesia sebagai negara yang berpenduduk terbanyak ke-3 di dunia menjadi sasaran pemasaran yang tepat dan sehingga Pertamina dapat meraih keuntungan yang maksimal dalam upaya pembangunan Pertamina dan negara. Jadi menjual di dalam negeripun sudah dapat untung.

Posisi harga minyak dunia saat ini berada pada level rendah yang dalam pandangan ekonomi merupakan waktu yang paling tepat untuk mengambil langkah buy/bid/beli dengan asumsi kebutuhan BBM secara global akan tetap tinggi sehingga pada dasarnya harga akan tetap naik, dengan demikian negara akan sangat diuntungkan, hal ini didukung karena pemimpin Indonesia saat ini berlatar belakang pengusaha. Jadi ada juga perhitungan untung dan rugi secara finansial.Perlu juga diketahui, bahwa turunnya harga minyak dunia belum menyentuh angka dibawah harga yang sekarang, tapi masih jauh dari harga yang diberlakukan sebelum kenaikan sekarang ini. Sehingga, pengalihan subsidi sebesar Rp. 2000 per liter, akan memberi kesempatan ratusan triluanan rupiah dalam setahunnya, sehingga akan memberi kesempatan kepada pemerintah untuk membangun infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, yang selama ini boleh dikatakan jalan ditempat, akibat terlampau besar dana dibakar dalam pemakaian BBM yang salah arah.

Naik sedikit tetapi bertahap lebih baik daripada naik sekaligus”. Setidaknya pemerintah telah mengantisipasi terhadap tingginya kebutuhan BBM di Indonesia sehingga dengan kenaikan harga BBM akan dapat diharapkan muncul upaya untuk mencari sumber energi yang lain. Indonesia memiliki sumber energi alternatif, yang belum dimanfaatkan secara optimal dalam rangka penghematan.

Dampak positif yang lain adalah membangun kesadaran masyarakat untuk menghemat penggunaan BBM. Upaya menghemat penggunaan BBM baik secara individu maupun secara kolektif, dapat dinilai sebagai salah satu upaya revolusi mental. Jadi BBM hanya dipakai seperlunya. Tidak dihambur-hamburkan.

Demikianlah antara lain berbagai dampak positif  dari kenaikan harga BBM, demikian juga dengan sedikit dampak negatifnya yaitu akan membuat sedikit syok terapi, karena penurunan daya beli dan kenaikan harga-harga umum.

Akhirnya, kita tunggu saja tekanan politik yang akan diterima pemerintah dan akan menjadi hal yang sangat menarik pula jika secara bijaksana kita tunggu pengalihan dana subsidi untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan nanti. Semoga, semuanya akan mendorong Indonesia menjadi semakin hebat, rakyat semakin sejahtera, aman tenteram kertaraharja.

Semoga,............!