Manuver Presiden dan Manuver Partai-Partai

Awalnya, Presiden menetapkan Calon Tunggal Kapolri yaitu Komjen Budi gunawan (BG). Calon ini lalu diajukan ke DPR untu Fit and Profer Test di Komisi III DPR. Selanjutnya Komisi tiga meloloskan BG. Maka, sesuai mekanisme BG diajukan ke Paripurna DPR,...Eh, ternyata DPR secara bulat mendukung pencalonan BG.

Disinilah kemudian letak masalahnya, Jokowi menjadi berada dalam posisi dilematis. Sebab, sehari setelah Presiden mengajukan BG ke DPR, KPK mengumumkan BG sebaga tersangka kasus rekening gendut.

Publikpun beropini dengan mereka-reka situasi banyak yang menduga bahwa pencalonan BG adalah atas petunjjuk petinggi partai tertentu atau oleh kelompok koalisi pendukung pemerintah. Itulah sebabnya meskipun status tersangka, Presiden tetap mengajukan BG ke DPR.

Sedangkan DPR tetap melanjutkan Fit and Profer Test, karena sesuai mekanisme. Semkentara kenapa diloloskan? Karena di Komisi III BG sangat meyakinkah bahwa dirinya tidak terlibat sesuai yg dituduhkan kepadanya oleh KPK.

Demikianlah drama pencalonan Komjen BG menjadikan bola panas yg liar yang telah dilempar Jokowi ke DPR, kembali ke Presiden Jokowi. Berbagai komponen masyarakat menuntut Jokowi membatalkan pencalonan itu. Alasannya, seorang tersangka tak layak dilantik menjadi pejabat tinggi negara.

Menjawab tuntutan kompoenen masyarakat itu, Jokowi menunda pelantikan Komjen BG. Jabatan Kapolri di timpakan kepada Wakapolri sebagai Plt.

Tiba2 saja, publik disentakkan oleh berita tertanhgkapnya salah seorang dari pimpinan KPK yang bernama Bambang Wijayanto (BW).  Situasi menjadi tambah carut marut. Lebih2 setelah itu satu persatu pimpinan KPK dilaporkan dalam berbagai keterlibatan mereka dalam hukum.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi menduga skenario kasus kriminalisasi terhadap KPK dengan penangkapan terhadap Wakil Ketua Bambang Widjojanto dan pelaporan Adnan Pandu Praja dinilai dilatarbelakangi kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Ini lantaran KPK tengah menjalankan penyidikan secara intensif terhadap kasus tersebut yang diduga melibatkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Berhubungan dengan makin intensifnya KPK melakukan penyidikan mengenai masalah Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI," ujar Adhie di Pasar Festival, Kuningan, Jakarta, Ahad (25/1).

Adhie mengatakan, SKL tersebut saat itu ditandatangani oleh Megawati selaku Presiden. Sehingga, dia menganggap ada upaya agar KPK tidak mengembangkan pemeriksaan ke Megawati yang berujung pada penetapan status tersangka.

"Ada kecenderungan KPK kalau dibiarkan, akan masuk ke Ibu Mega. Kita bisa bayangkan ketika Ibu Mega dipanggil kemudian menjadi tersangka, politik Indonesia akan heboh luar biasa," kata mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid ini.

Selanjutnya, kata dia, dalam kasus ini polisi tampak menjadi alat kepentingan tertentu untuk menyerang KPK. Hal yang sama pernah terjadi saat penetapan Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka kasus penggelembungan dana simulator SIM.

"Sekarang ini justru PDIP yang melawan KPK menggunakan polisi. Dulu Istana menggunakan polisi untuk melawan KPK," ungkap dia.

Berbagai peristiwa penangkapan dan pelaporan para pimpinan KPK yang dihubungkan dengan kasus BLBI dg melibatkan Ibu Megawati Soekarnoputri semuanya masih dugaan sementara. Namun drama pencalonan Kapolri masih bergulir.

Dugaan tersebut beralasan karena salah satu partai yang Ketumnya Ibu Mega kini semakin kuat mendesak Presiden Jokowi untuk segera melantik BG sebagai Kapolri. BG dinilai sebagai orang yang akan dapat melindungi untuk tidak terungkapnya kasus BLBI. Disitulah posisi Jokowi menjadi semakin terdesak. Antara memenuhi tuntutan publik yang berharap pembatalan pelantikan BG atau memenuhi tuntutan partai dan koalisi pendukungnya yang mendesak pelantikan BG.Posisi Jokowi sangat dilematis. Salah dalam mengambil keputusan, tidak tertutup kemungkinan posisi Jokowi akan di Gusdur-kan? (Ini yang sempat juga diopinikan beberapa kalangan).

Dalam posisi ini, Jokowi harus mendengarkan masukan berbagai kalangan masyarakat, baik dari kalangan politisi maupun para tokoh independen. Maka Jokowi membentukTim Independen.

Tim Independen yang dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merekomendasikan konflik antara Komisi Pemberantasann Korupsi (KPK) dan Kepolisian telah memberikan keputusan final Rekomendasi  itu sudah disampaikan kepada Jokowi. Mereka meminta agar Komjen Pol Budi Gunawan untuk tidak dilantik.

“Kalau menurut saya tidak dilantik. Dan kami (Tim Independen) bulat,” kata Ketua Tim Independen Syafii Maarif usai bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (28/1).

Disinilah dalam keraguan, Jokowipun bermanuver. Dengan mengundang rivalnya ketika Pilpres yang lalu, kini sekaligus sahabatnya yaitu Prabowo Subianto. 

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan pihaknya mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan meyakini keputusan yang diambil terkait pengangkatan Kapolri dan kasus hukum pimpinan KPK sesuai dengan kehendak rakyat.
“Jadi kita singgung sebentar komitmen beliau untuk memperkuat dan menjaga institusi negara komitmen beliau, kita dukung Polri dan KPK sama-sama penting dan harus kita jaga bersama,” kata Prabowo, usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Kamis (29/1/2015) sore.
Sementara terkait pelantikan Kapolri, Prabowo mengatakan hal itu merupakan kewenangan Presiden dan pemerintah.
“Urusan lainnya, itu sebetulnya tugas dan hak eksekutif, kami sepakat tadi saya sampaikan hormati apapun keputusan yang diambil oleh presiden sebagai pemegang mandat dari rakyat Indonesia. Saya yakin beliau utamakan kepentingan rakyat dan pilih yang terbaik untuk kepentingan bangsa,” ujarnya.
Selain membicarakan masalah bangsa, Prabowo juga mengatakan kunjungannya ke Istana Bogor sebagai kunjungan balasan setelah sebelumnya, saat sebelum dilantik, Presiden Joko Widodo juga berkunjung ke kediaman Prabowo.
“Sebagai orang timur kita mengerti tata krama, saya mohon untuk diterima di kediaman resmi sebagai presiden, dalam pertemuan singkat saya sampaikan komitmen saya mendukung usaha bersama kita membangun bangsa Indonesia menjaga keutuhan bangsa dan sama-sama bertekad mengurangi kemiskinan dan menjaga kekayaan bangsa,” kata Prabowo.
Tak lupa, Prabowo yang baru saja terpilih sebagai Presiden Federasi Pencak Silat Dunia mengundang Presiden untuk menghadiri acara penganugerahan gelar Pendekar Pencak Silat Utama, sekaligus bertemu dengan jajaran pengurus Federasi Pencak Silat Dunia serta Ikatan Pencak Silat Indonesia.
“Tradisi kita setiap Presiden adalah pendekar utama pencak silat Indonesia, saat itu beliau menerima pendekar utama dan pakaian pencak silat dan beliau menerima,” paparnya.
Pertemuan keduanya berlangsung sekitar satu jam mulai pukul 14.10 WIB. Prabowo nampak datang dengan mengenakan kemeja batik lengan panjang warna cokelat, sementara Presiden mengenakan kemeja batik lengan panjang warna biru.

Sampai disini dulu, tentulah masyarakat bersabar menunggu, mungkin juga berharap-harap dan bahkan cemas dalam penantian apa keputusan Presiden selanmjutnya?
Semoga, yang terbaik akan datang dan menjadi keputusan Presiden!